51 Pegawai KPK Dipecat, Presiden PKS: Melukai Hati Nurani Rakyat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan puluhan pegawai KPK RI yang 'disingkirkan' lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) telah menyakiti nurani publik. Syaikhu mengatakan rakyat juga dilukai dengan adanya korupsi dana bansos yang terjadi saat pandemi virus Corona (Covid-19).

"Hari-hari ini rakyat Indonesia juga saksikan, secara kasat mata, atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia, para pejuang antikorupsi ramai-ramai disingkirkan," ucap Ahmad Syaikhu dalam acara Halal Bi Halal dan Puncak Acara HUT ke-19 PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKSTV, Minggu (30/5/2021).

"Menyaksikan fakta ini, rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak, kesadaran nurani publik tersakiti, karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama, dana bansos yang seharusnya untuk rakyat yang terdampak pandemi, justru dikorupsi habis-habisan oleh pejabat negara," imbuh dia. 

Syaikhu mengungkap disingkirkannya puluhan pegawai KPK itu sejatinya memunculkan tanda tanya bagi publik. Publik bisa mempertanyakan apakah integritas dan sikap antikorupsi bukan tergolong pada sikap Pancasilais.

"Publik menjadi bertanya-tanya, apakah integritas dan sikap antikorupsi bukan sikap yang Pancasilais, bukan sikap cinta NKRI? Jadi jangan sampai hanya karena segelintir oknum, yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi, insttitusi KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, lemah. Jika itu terjadi maka rakyat lah yang dirugikan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan. Sementara itu, 24 pegawai yang tidak lolos akan dilakukan pembinaan. Mereka akan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan puluhan pegawai KPK RI yang 'disingkirkan' lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut telah menyakiti nurani publik. Syaikhu mengatakan rakyat juga dilukai dengan adanya korupsi dana bansos yang terjadi saat pandemi virus Corona (Covid-19). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement