DPRD Jatim Apresiasi Pemprov yang Berhasil Raih WTP dari BPK

TIMESINDONESIA, SURABAYA – DPRD Jatim mengapresiasi Pemprov Jawa Timur yang mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

"Selamat kepada Gubernur Khofifah dan pak Emil (Wakil Gubernur Jatim) yang mendapatkan predikat WTP dan itu hasil pemerintah daerah Eksekutif dan Legislatif," ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat T Simanjuntak usai rapat paripurna, Kamis (27/5/2021).

Meski BPK memberi beberapa masukan kata Sahat, hal itu adalah untuk perbaikan-perbaikan Pemprov Jatim kedepan. Kata Sahat, dalam menjalankan pemerintahan, tentu ada yang tak sempurna dan pasti ada kekurangan, hal itu adalah bagian dari tugas pemerintah untuk memperbaikinya.

"Kami DPRD Jawa Timur dalam fungsi pengawasan juga akan men-support supaya apa yang menjadi catat BPK nanti ditahun yang akan datang tidak terulang kembali, dan kita harus introspeksi diri," ungkapnya.

Sementa itu, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan bahwa beberapa catatan-catatan BPK untuk Pemprov Jatim adalah hal yang umum. Yang menjadi kekurangan-kekurangan itu harus dipertanggungjawabkan.

"Kalau ada kekurangan-kekurangan ya harus kita lengkapi kalau ada kelebihan bayar ya harus kita kembalikan," ujarnya.

Kata Kusnadi, BPK memberi tanggang waktu 2 kali 30 hari untuk Pemprov Jatim bisa melengkapi apa yang menjadi temuan-temuan BPK. Termasuk juga kata Kusnadi adalah soal TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dan Administrasi Aset.

"Yang menindak lanjuti ini itu eksekutif tapi DPRD dalam fungsi pengawasannya memantau apakah itu sudah ditindakblanjuti atau belum," tutup orang nomor satu di DPRD Jatim itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement