Investasi dan Izin Makin Mudah, Pemkab Madiun dan HIPMI Jalin Sinergi
Proses perizinan dan investasi di Kabupaten Madiun kini makin transparan dan mudah. Komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tersebut ditegaskan saat audiensi dengan HIPMI Kabupaten Madiun.
MADIUN – Proses perizinan dan investasi di Kabupaten Madiun kini makin transparan dan mudah. Komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tersebut ditegaskan saat audiensi dengan HIPMI Kabupaten Madiun.
Audiensi tersebut menindaklanjuti MoU antara HIPMI dengan BKPM RI dan Peraturan Kepala BKPM RI No. 8 tahun 2020 dan perubahannya No 1 tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah.
BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Pada hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam mengurus perizinan investasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto menuturkan kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi antara DPM PTSP dengan HIPMI Kabupaten Madiun. Sekaligus mengenalkan mal pelayanan yang dimiliki Pemkab Madiun.
"Kita bersilaturahmi dengan HIPMI Kabupaten Madiun karena memiliki kesamaan beberapa program terhadap visi misi Pemkab Madiun," ujar Arik, Jumat (21/5/2021)
Pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI diharapkan paham terkait investasi dan perizinan usaha. "Kami berharap nantinya HIPMI Kabupaten Madiun bisa bersinergi dengan DPM PTSP memberikan kontribusi baik kepada Pemkab Madiun," ujar Muhammad Hariyadi Ketua Umum HIPMI Kabupaten Madiun.
Hariyadi menegaskan, HIPMI akan semaksimal mungkin memberikan sumbangsih dalam pembangunan di Kabupaten Madiun. Khususnya di bidang perekonomian dan entrepreneurship.
HIPMI juga mendukung adanya percepatan investasi di Kabupaten Madiun dan berharap bisa memajukan pengusaha lokal atau UMKM.
Investor yang masuk ke Kabupaten Madiun harus bisa berkolaborasi dengan pengusaha lokal atau UMKM. Serta mampu menyerap tenaga kerja lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dengan audiensi ini, semoga makin banyak UMKM di Kabupaten Madiun yang memiliki legalitas usaha. Sehingga peran pemerintah dirasakan secara merata," tegas Hariyadi usai audiensi HIPMI Kabupaten Madiun dengan DPM PTSP. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
