TIMESINDONESIA, BOGOR – Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun Anggaran 2020, BPPSDMP mengundang seluruh UPT baik itu pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkup BPPSDMP untuk melaksanakan kegiatan penyusunan SBK di Hotel Swiss Belinn, Kecamatan Bogor Timur - Kota Bogor, Jawa Barat, Senin - Rabu (3 – 5/5/2021).
Kegiatan ini dimaksudkan agar ada kesepakatan antar seluruh UPT dalam penyusunan anggaran. Pasalnya di tahun 2021 ini BPPSDMP beberapa kali mengalami refocusing anggaran, sehingga sering kali diadakan revisi anggaran dan biaya yang di cantumkan dalam anggaran tidak sama antar UPT atau belum seragam.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Badan PPSDMP, Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si. Dalam pembukaan, Munifah menyampaikan bahwa akibat pandemi Covid-19 menyebabkan sektor pertanian mengalami gangguan rantai pasok pangan, penurunan daya beli konsumen, ketidakstabilan harga pangan dan penurunan akses pasar petani.
Dengan demikian BPPSDMP mempunyai strategi pemulihan ekonomi, diantaranya penguatan akses petani ke input produksi dan lembaga keuangan, pengawalan dan pendampingan lapangan (secara ketat) dan Pelatihan vokasional petani muda.
“Salah satu contohnya adalah UPT Pelatihan, judul-judul pelatihan harus diarahkan pada posisi untuk transformasi ekonomi tentunya. Maka dari itu waktu ABT untuk PPMKP Ciawi sudah saya tetapkan bahwa judul pelatihannya adalah Manajerial bagi BPP Kostratani, dan ini merupakan sebuah intervensi dan komitmen, agar tidak diberikan judul pelatihan yang kurang bernilai,” ujar Munifah.
Selain itu dalam rangka mendukung program kementerian pertanian yaitu program ekspor tiga kali, Munifah menyarankan agar pelatihan GAP dan HACCP harus menjadi fokus perhatian dan konsentrasi di UPT.
“Fokus kita saat ini menuju konsumen yang memiliki/mengharapkan nilai tambah, dan fokus kita adalah tanaman-tanaman berjumlah sedikit namun harganya mahal. Jika barang yang dihasilkan berjumlah banyak maka harganya jadi murah dan terbuang. Harapan saya di UPT pelatihan nanti adalah melakukan pelatihan mulai dari proses pasca panen, sampai packingnya. Peserta pelatihan juga diajari untuk labeling, sehingga peserta setelah melakukan pelatihan itu pulang sudah mengantongi PRT,” harap Munifah.
Munifah juga menyarankan kepada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, agar saat melakukan pelatihan pengolahan-pengolahan susu mengundang BPOM sebagai narasumber, agar Lab pengolahan susu di BBPP Batu dapat dilegalkan, sehingga BPOM yang diundang dapat melihat langsung kegiatan-kegiatan yang ada di Lab Susu BBPP Batu. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Dhina Chahyanti |
| Publisher | : Rochmat Shobirin |
