Kopi TIMES

Kebijakan Penataan Kebun Rakyat di Kawasan Hutan, Solusi atau Masalah?

Senin, 03 Mei 2021 - 12:58 | 30.52k
Kebijakan Penataan Kebun Rakyat di Kawasan Hutan, Solusi atau Masalah?
Arifin Ma’ruf, S.H., M.H., (Asisten Teknis Hukum dan Kebijakan SPOS Indonesia-Yayasan KEHATI).

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pada akhir tahun 2020 silam, Pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Terlepas dari banyaknya pro dan kontra atas lahirnya UUCK tersebut, namun pemerintah beranggapan lahirnya undang – undang ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini belum juga terselesaikan, salah satunya adalah problem adanya kebun – kebun rakyat yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Dalam ketentuan Pasal 17A Jo Pasal 110B UUCK mengatur bahwa lahan – lahan masyarakat yang luasnya maksimal 5 hektar dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dengan syarat bahwa masyarakat tersebut telah tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan minimal 5 tahun berturut – turut dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Untuk lahan dibuktikan dengan bukti penguasaan tanah, surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Ketentuan tersebut selanjutnya di atur lebih lanjut dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan (PP 24/2021) Dalam aturan ini, dipertegas bahwa penduduk yang yang sudah tinggal minimal 5 tahun dan memiliki lahan di dalam kawasan hutan maksimal 5 hektar akan dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dan akan diselesaikan dengan kebijakan penataan kawasan hutan. 

Penataan Kawasan Hutan? 

Klausul penataan kawasan hutan dalam PP 24/2021 tidak serta merta diartikan sebagai legalisasi lahan/aset. Namun PP 24/2021 menterjemahkan penataan kawasan hutan dilakukan dengan program perhutanan sosial, Penyediaan tanah obyek reforma agraria (TORA), dan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Dengan demikian, anggapan sebagian masyarakat bahwa lahan kawasan hutan yang ia kuasai  nantinya akan diberikan sertifikat hak atas tanah (HAT) tidak sepenuhnya benar.

Pertanyaanya, lalu bagaimana jika lahan yang dikuasai masyarakat berupa kebun kelapa sawit? padahal, pranata kehutanan sama sekali tidak mengizinkan tanaman ini ada di kawasan hutan?. Sebenarnya PP 24/2021 masih sama dengan kebijakan – kebijakan sebelumnya, yakni melarang adanya tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Namun, tidak serta merta dilarang, dalam Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, memberikan kelonggaran  yakni dilakukan jangka benah selama 25 tahun pada hutan produksi dan 15 tahun pada hutan lindung/konservasi. Angka 25 tahun dan 15 tahun adalah batas umur tanaman kelapa sawit diperbolehkan ada di dalam kawasan hutan.

Solusi atau Masalah?

Kebijakan penataan kebun rakyat di kawasan hutan ini masih menimbulkan banyak pertanyaan, misalnya, bagaimana jika masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan menguasai kebun diatas 5 hektar? apabila dibaca secara normative tentu kriteria ini tidak bisa masuk dalam program penataan kawasan hutan dan akan dikenakan sanksi administratif, apabila seperti itu, tentu tidak akan bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Selanjutnya kebijakan jangka benah dengan memberikan batasan 25 tahun pada hutan produksi dan 15 tahun  pada hutan lindung/konservasi tentu akan menimbulkan permasalahan baru, yakni ancaman sumber penghidupan masyarakat yang bisa jadi berkurang. Seharusnya pemerintah membaca ulang konsep jangka benah yang ditawarkan Fakultas Kehutanan UGM – SPOS Indonesia dimana strategi jangka benah tidak dilakukan dengan membatasi umur tanaman kelapa sawit, namun membiarkan tanaman kelapa sawit berbaur dengan tanaman kehutanan secara alami dengan dilakukan strategi perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

Tawaran dan Usulan

Konsep penataan kebun rakyat di kawasan hutan harus dijabarkan sedetail – detailnya. Karena fakta dilapangan sebagian besar masyarakat setempat menguasai di kawasan hutan lebih dari 5 hektar. Apabila kebijakan ini hanya dimaknai secara normative tentu kebijakan ini akan ditolak oleh masyarakat pekebun. Kebijakan ini harus dilihat sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebun rakyat di kawasan hutan, sehingga perumusan kebijakan teknis setingkat Peraturan Menteri jangan hanya copy paste dari yang ada di Peraturan Pemerintah.

Perumusan kebijakan teknis, harus benar – benar melihat fakta dan data di lapangan, hal ini penting sebagai pertimbangan dalam merumuskan norma – norma teknis agar kebijakan penataan kebun rakyat di kawasan hutan dapat dilaksanakan dengan seadil – adilnya. Pemerintah dalam hal ini KLHK, perlu melibatkan Pemerintah Daerah bahkan sampai Pemerintah Desa, sebagai entitas mengetahui kondisi nyata di lapangan.    

***

*)Oleh: Arifin Ma’ruf, S.H., M.H., (Asisten Teknis Hukum dan Kebijakan SPOS Indonesia-Yayasan KEHATI).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

EKORAN

TERBARU

  • Dysmorphia, Gangguan Kejiwaan Karena Kurangnya Percaya Diri
    Dysmorphia, Gangguan Kejiwaan Karena Kurangnya Percaya Diri
    12/05/2021 - 05:51
  • Ini Daftar Hotel Berbintang Pilihan Staycation Lebaran di Kabupaten Malang
    Ini Daftar Hotel Berbintang Pilihan Staycation Lebaran di Kabupaten Malang
    12/05/2021 - 05:16
  • SMK Kesehatan Bina Husada, Satu-satunya Sekolah Kesehatan di Surabaya yang Memiliki Jurusan TLM
    SMK Kesehatan Bina Husada, Satu-satunya Sekolah Kesehatan di Surabaya yang Memiliki Jurusan TLM
    12/05/2021 - 05:05
  • Lulusan SMK Harapan Mulya Ponorogo Terbukti Siap Kerja
    Lulusan SMK Harapan Mulya Ponorogo Terbukti Siap Kerja
    12/05/2021 - 05:02
  • Ramadhan, SMK Diponegoro Tumpang Malang Bagikan 1.500 Bingkisan Sembako
    Ramadhan, SMK Diponegoro Tumpang Malang Bagikan 1.500 Bingkisan Sembako
    12/05/2021 - 04:56

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Dahsyatnya Korupsi Jual Beli Jabatan Mengalahkan Pengadaan Barang Jasa
    Dahsyatnya Korupsi Jual Beli Jabatan Mengalahkan Pengadaan Barang Jasa
    11/05/2021 - 13:12
  • Ngopi Pagi: Akhir Ramadan
    Ngopi Pagi: Akhir Ramadan
    11/05/2021 - 09:50
  • Berpuasa dan Bercinta
    Berpuasa dan Bercinta
    10/05/2021 - 17:29
  • Ngopi Pagi: Pembelajaran Ramadan
    Ngopi Pagi: Pembelajaran Ramadan
    10/05/2021 - 08:45
  • Komersialisasi Derajat Kucing
    Komersialisasi Derajat Kucing
    10/05/2021 - 05:17
  • Bipang, Mudik, Dan Komunikasi Kepresidenan
    Bipang, Mudik, Dan Komunikasi Kepresidenan
    09/05/2021 - 11:16
  • Ngopi Pagi: Zakat, Infaq, dan Sedekah
    Ngopi Pagi: Zakat, Infaq, dan Sedekah
    09/05/2021 - 10:28
  • Larangan Mudik di Masa Pandemi yang Tidak Efektif
    Larangan Mudik di Masa Pandemi yang Tidak Efektif
    09/05/2021 - 07:16

KULINER

  • Sugarcane Juice and It's Health Properties
    Sugarcane Juice and It's Health Properties
    10/05/2021 - 03:07
  • Taste the Super Spicy Smoked Tuna with Curry Gravy at Esto Coffee Malang
    Taste the Super Spicy Smoked Tuna with Curry Gravy at Esto Coffee Malang
    10/05/2021 - 01:03
  • Berikut Makanan Khas Pamekasan yang Wajib untuk Dicicipi
    Berikut Makanan Khas Pamekasan yang Wajib untuk Dicicipi
    09/05/2021 - 15:58
  • Kue Lebaran Unik, Mirip Batu Bata Lengkap dengan Semen dan Cetoknya
    Kue Lebaran Unik, Mirip Batu Bata Lengkap dengan Semen dan Cetoknya
    09/05/2021 - 09:42
  • Mengenal Bipang Ambawang, Makanan Khas Kalimantan
    Mengenal Bipang Ambawang, Makanan Khas Kalimantan
    08/05/2021 - 14:30