DPRD Kota Malang Sinau Pancasila ke Wakil Ketua MPR RI di Jakarta

TIMESINDONESIA, MALANG – Rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (DPRD Kota Malang) melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Puluhan Dewan Perwakilan Rakyat KOta Malang ini sinau kembali tentang Pancasila langsung kepada Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr Ahmad Basarah.

Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika ini diterima Ahmad Basarah secara khusus di ruang GBHN Nusantara V, Kantor DPR-MPR RI Jakarta pada Jumat (30/4/2021) lalu.

Sinau Pancasila dalam rangka penguatan tugas-tugas kedewanan ini diisi langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah.

"Materi disampaikan langsung oleh Bapak Dr Ahmad Basarah selalu Doktor Pancasila. Kami diterima lengkap dengan protokol kenegaraan," ujar Made kepada TIMES Indonesia.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika berharap nantinya ketika anggota dewan kembali ke Kota Malang, sudah memiliki bekal kuat tentang Pancasila.

"Para anggota dewan (DPRD Kota Malang) diharapkan mampu mengetahui mana Perda yang bertentangan dengan Pancasila, kita drop nantinya. Jangan sampai lah itu terjadi," tegasnya.

Pengalaman pertama kunjungan yang diikuti seluruh anggota DPRD Kota Malang ini mendapat tausiyah kebangsaan dari Ahmad Basarah. Dalam kunjungan ini dibahas pentingnya akan kembalinya GBHN, dimana kebijakan pemerintah bukan lagi selera pemimpin tapi selera negara.

"Kita tahu sekarang ganti pemimpin, ganti kebijakan. Kenapa pembangunan di daerah berubah-ubah? Karena kebijakan berdasarkan visi misi pimpinan daerah, yang diterjemahkan melalui RPJMD. Kalau gitu, kita kan kayak menari poco-poco. Maju mundur maju mundur," beber Made, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang.

I Made Rian Diana Kartika  menyampaikan bahwa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila wajib dilakukan oleh perwakilan rakyat. Pancasila sendiri bukan hanya untuk diperingati saja, akan tetapi nilai-nilai didalamnya yang tertuang dalam sila pertama hingga kelima harus bisa digelorakan diseluruh penjuru bumi.

"Kita bersyukur bahwa artinya kita semua sudah mulai menyadari dan ikut merayakan hari lahir Pancasila ini. Tapi kita harapakan, bukan hanya diperingati, tetapi nilai-nilai Pancasila ini juga harus membumi. Terutama untuk generasi penerus bangsa," ujar Ketua DPRD Kota Malang.

Untuk implementasi selama ini yang telah dilakukan di Kota Malang, menurut Made sudah cukup baik. Salah satunya yakni implementasi toleransi antar umat beragama yang selama ini terus dilakukan oleh warga Kota Malang.

Adanya implementasi dalam hal toleransi tersebut, saat ini tinggal bagaimana bisa dipertahankan dan ditingkatkan kembali. 

"Ini sudah sangat baik dalam penerapannya. Sebagaimana toleransi antar umat beragamanya di Kota Malang. Artinya memang Malang sebagau miniatur Indonesia itu harus benar-benar kita jaga. Ini tinggal kita jaga dengan amalan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.

Oleh karenanya, Made berharap sebagai anak bangsa, dimana ideologi Pancasila ini memang sudah yang paling pas untuk bangsa Indonesia, khususnya Kota Malang.

Jangan ada lagi diskusi tentang dasar negara, ini sudah final dan Pancasila sebagai dasar negara yang perlu dibumikan lagi.

"Sudahlah jangan pernah mendiskusikan lagi tentang dasar negara. Ini sudah final sebagai dasar negara kita. Kita harus membumikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," ucap Ketua DPRD Kota Malang pada peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini. (*)

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah mengungkapkan MPR sedang mengupayakan untuk merealisasikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 paling sekitar akhir tahun 2022 atau awal 2023.

Wakil MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, haluan negara tak hanya mengakomodasi program jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang.

"Kita bicara soal konsepsi pembangunan nasional secara terencana, terukur dan berkesinambungan. Nah, case Pak Jokowi, dalam rangka pemindahan ibu kota, itu salah satu contoh saja," kata Basarah saat menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang. 

Ahmad Basarah menyampaikan bahwa jika tidak ada haluan pembangunan nasional yang tidak mengikat semua lembaga negara, termasuk presiden berikutnya, maka tidak ada jaminan bagi pemerintahan berikutnya melanjutkan program yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. 

Oleh sebab itu, Ahmad Basarah mengatakan, betapa pentingnya Indonesia menghidupkan GBHN kembali. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini juga mengingatkan kembali UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tidak melarang jika presiden terpilih tidak melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Peraturan perundangan itulah yang seringkali membuat sebuah program tidak dapat dilanjutkan di masa pemerintahan setelahnya.

Basarah sekaligus menekankan bahwa wacana dihidupkannya kembali GBHN ini bukan hanya dalam konteks program-program pada pemerintahan Jokowi. Tetapi juga bagi pemerintahan selanjutnya.

"Kalau konsep ini dilaksanakan, kami ingin siapapun presiden dan partai politiknya, roadmap pembangunan ini tidak terinterupsi hanya karena selera presiden atau partai yang baru berkuasa. Jadi bukan semata-mata menjaga legacy Pak Jokowi," kata dia.

Oleh sebab itu, apabila GBHN nanti benar-benar dihidupkan kembali, Basarah mengingatkan bahwa visi, misi dan program-program kerja presiden periode mendatang juga harus disinergikan dengan haluan negara tersebut.

Tidak hanya kepala negara, namun juga kepala daerah di seluruh Indonesia. Ahmad Basarah juga mengingatkan kembali, jika terealisasi Pokok-Pokok Haluan Negara ini akan menjadi panduan dalam pembentukan dan  penyampaian visi, misi, dan program para calon presiden dan kepala daerah pada tahun 2024.

Ahmad Basarah menyampaikan bahwa gagasan menghadirkan Haluan Negara merupakan kesepakatan seluruh kekuatan politik yang ada di MPR masa jabatan 2009-2014 dengan Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014," papar Ahmad Basarah.

Basarah melanjutkan, keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014/2019 dengan melakukan melakukan komunikasi ke beberapa lembaga negara. Selain itu, MPR juga terus melakukan penggodokan konsep, dan hingga ke pembentukan panitia sementara tentang haluan negara.

Pembentukan panitia tersebut diputuskan dalam sidang paripurna MPR pada 16 Agustus 2018. Hal itu, menurut Basarah, merupakan bentuk nyata adanya kesepakatan di MPR tentang perlunya GBHN.

"Dan ditegaskan lagi oleh Ketua MPR RI dalam sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2019," katanya.

Di samping itu, kata Basarah, terdapat juga kesepakatan ihwal pentingnya GBHN dalam rapat konsultasi antara pimpinan lembaga negara tanggal 19 Januari 2019. Di samping juga kesepakatan MPR dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 14 Maret 2018.

"Dengan demikian wacana menghadirkan GBHN merupakan agenda resmi MPR RI," tegas Basarah.

Basarah menyebutkan sistem pemilu saat ini, para calon presiden dan calon kepala daerah membuat visi misi yang berorientasi elektoral yang mementingkan massa pemilih tertarik dengan visi misi dan program mereka.

"Visi misi itu mereka buat untuk membujuk pemilih bukan berdasarkan apa yang pembangunan yang dibutuhkan masyarakatnya secara menengah dan jangka panjang serta berkesinambungan," pungkas Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah saat menerima kunjungan DPRD Kota Malang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement