Pemkab Minahasa Utara Tegaskan Komitmen Tolak Pungli Serta Gratifikasi

TIMESINDONESIA, MINAHASA – Penandatanganan pakta integritas perangkat daerah serta penandatanganan komitmen tolak pungli dan gratifikasi dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekdakab Minut, Para Asisten, dan Jajaran Pemkab Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Ini adalah komitmen Bupati Joune JE Ganda SE dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung SH.MH, Sabtu (1/5/2021).

Hal ini, karena terkait pengawasan dalam rangka pemantauan dan pemuktahiran data dari tindak lanjut pemeriksaan BPK RI, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk cegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah, yang ada di Pemkap Minahasa Utara (Minut).

Bupati menyampaikan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengaktifkan dan menuntaskan dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan baik secara eksternal maupun internal, sehingga setiap OPD harus memberikan pertanggung jawaban dan juga harus mengklarifikasi setiap ada temuan.

Bupati menegaskan, ini juga catatan yang harus ia sampaikan kepada setiap ASN, agar setiap ASN harus mematuhi apa yang dilakukan, boleh dia lakukan atau tidak. Karena ini termasuk dari temuan-temuan yang dilakukan BPK, dan itu wajib untuk dilaksanakan.

"Jadi apabila itu tidak dilaksanakan, ada dua hal yang saya sampaikan kepada ASN, pertama ASN tidak terima TKD, dan kedua tidak dapat dipromosikan untuk jabatan. Dan nantinya kita akan lakukan job fit, semua ASN ada dalam daftar tingkat levelnya, karena ini dilakukan semua bentuk reward," tegasnya.

Tentunya, apa yang disampaikan oleh Bupati, ASN dituntut bekerja dengan baik dan profesional serta berprestasi dan bertanggung jawab, dan itu menjadi catatan tersendiri dari pimpinan.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Jemmy Kuhu, Para Asisten, Seluruh Kepala SKPD, dan Jajaran Pemkab Minahasa Utara. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement