Pemerintahan

Pemkab Purbalingga dan DPRD Sepakati Ranwal RPJMD 2021-2026

Jumat, 30 April 2021 - 18:27 | 28.00k
Penandatanganan Ranwal RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026. (FOTO : Humas Pemkab PBG for TIMES Indonesia)
Penandatanganan Ranwal RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026. (FOTO : Humas Pemkab PBG for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, PURBALINGGADPRD Purbalingga bersama Pemkab Purbalingga Jawa Tengah menandatangani Nota Kesepakatan tentang Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, Jumat (30/4/2021) di Ruang rapat DPRD.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga, H Bambang Irawan SH melalui juru bicara Hj Yuniarti SH menyampaikan enam saran terhadap Ranwal RPJMD 2021 - 2026 tersebut.

"Saran pertama, dalam menetapkan target pembangunan, pemerintah daerah hendaknya mendasarkan pada kajian-kajian ilmiah dan tidak hanya berdasarkan asumsi semata," kata Yuniarti.

Pemkab Purbalingga

Saran kedua, untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purbalingga, Pemda supaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasannya dengan menaikan anggaran perencanaan dan pengawasan.

Selain itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan kegiatan perencanaan hendaknya dilakukan pada tahun sebelum kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan.

"Saran ketiga, dalam mewujudkan visi misi bupati, pemerintah daerah hendaknya menyesuaikan dengan aturan-aturan terbaru seperti UU Cipta Kerja, Tata ruang dan aturan terkait lainnya agar dalam perkembangannya tidak bertentangan dengan aturan diatasnya," lanjutnya.

Saran keempat, untuk mewujudkan ketahanan pangan di Purbalingga, Pemda hendaknya dapat mengantisipasi berbagai tantangan di masa mendatang seperti ketersediaan lahan, sarana dan prasarana irigasi serta sumber daya manusianya. Selain itu Pemda juga dapat menerapkan konsep pertanian yang sehat dan berteknologi.

Pemkab Purbalingga b

Saran kelima, Pemerintah daerah untuk dapat melindungi sumber-sumber pendapatan yang cukup potensial seperti industri knalpot. Sehingga industri yang sudah terkenal di lingkup nasional dan internasional tersebut tidak diakui sebagai industri khas kabupaten lain.

"Pemerintah daerah untuk memperhatikan masyarakat yang tidak mampu agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah, " katanya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD yang telah membahas dengan seksama dan mengagendakan Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan ini sebagai komitmen dalam melaksanakan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

"Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Ranwal RPJMD merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD," katanya.

Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD ini nantinya akan dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan saran dan penyempurnaan.

Selanjutnya akan digunakan Pemkab Purbalingga sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES