Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Jaga Stabiltas Harga Bahan Pokok

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus AMI mendorong pemerintah bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga-harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri.

Muhaimin mengatakan, setiap menjelang Idul Fitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib. Ia bahkan telah menjadi hukum pasar. Siklus tahunan ini pun tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar. Terlebih, di era Pandemi seperti saat ini, dimana masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak.

Muhaimin mengatakan bahwa hal mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas. 

Tata kelola di sini dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia. Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat. “Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci," tegasny dalam keterangan tertulis, Jumat (30/4/2021).

Muhaimin menyatakan, di setiap momen Idul Fitri, dimana kenaikan harga-harga seolah menjadi menu wajib maka disutulah negara harus hadir. Menurutnya, negara harus mampu melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga. “Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuhnya.

Gus AMI mengingtakan bahwa buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.

Karena itu menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra ini, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi carut-marut persoalan pangan di Indonesia.

“Saya pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas," ucapnya.

Dalam pandangan Wakil Ketua DPR RI, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan, khsususnya jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan. Bagi dia, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement