Soal KKB, Gubernur Papua: Kami Ingin Pertukaran Gagasan, Bukan Pertukaran Peluru

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Pemprov Papua menilai hal itu akan berdampak pada banyak sisi. Dari mulai ekonomi hingga hukum terhadap warga Papua secara umum.

"Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam keterangan tertulis.

Lukas juga menegaskan, bagi masyarakat Papua pada umumnya, tak ada istilah memisahkan diri. Pasalnya, Papua adalah wilayah yang utuh bagian dari NKRI.

"Rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi melabeli KKB Papua sebagai teroris. KKB Papua belakang ini memang semakin brutal dan tak manusiawi. Setelah membakar sekolah dan membunuh warga sipil, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya juga gugur ditembak oleh KKB Papua tersebut. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement