Wakil DPRD Jatim: Pertanian dan UMKM Jadi Fokus Pemulihan Ekonomi

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, DPRD Jatim melalui Panitia Khusus LKPJ (Laporan Khusus Pertanggung Jawaban) merekomendasikan 2 sektor yang menjadi perhatian yakni sektor Pertanian dan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Dua sektor tersebut dianggap bisa bertahan di tengah masalah ekonomi akibat  pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Timur, Anik Maslachah mengatakan bahwa ada 4 hal kenapa pertanian menjadi perhatian dalam memulihkan ekonomi Jatim.

"Pertama, penyerapan tenaga kerja tertinggi ya pertanian. Yang kedua ketika pandemi masih berlangsung yang tidak lekang oleh kondisi adalah pertanian," ujar Anik, Selasa (27/4/2021).

Yang ketiga adalah soal bonus demografi. Jawa Timur adalah provinsi yang mendahului bonus demografi, maka pertanian memberikan lahan untuk terciptanya lapangan kerja yang lebih besar.

"Keempat masih banyak lahan pertanian yang kosong yang tidak ditanami sehingga perlu intervensi pemerintah," ungkapnya.

Terutama yang juga menjadi perhatian, kata Anik, adalah soal Pertanian Garam. Menurut Anik, hampir 40 persen lahan garam tidak dikelola karena biaya pengelolaan dengan harga jual yang tidak seimbang.

"Karena sistem pengelolaan masih tradisional, sehingga unsur NaCl nya rendah bahwa 97,5 persen, alih-alih pemerintah akhirnya impor nah sementara kita buffer stok untuk garam," jelas Anik.

Sehingga perlu untuk adanya analisia bagaimana menangani masalah pertanian garam.

Sektor berikutnya adalah sektor UMKM. Anik mengatakan bahwa UMKM  kini menjadi ikon Jatim, UMKM juga menjadi sektor real yang tidak lekang oleh kondisi pandemi maupun arus global. Apalagi kata Anik kini pengemasan UMKM  di Jatim sudah mulai bagus, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk memasarkan produk UMKM

"Pangsa pasar kan sudah mulai online, bagaimana akses UMKM bisa masuk ke market place  harus diintervensi oleh pemerintah, lebih banyak UMKM yang belum bisa masuk ke market place, persentasenya itu kecil tidak sampai 25 persen ini fokusnya disini. Karena penjualan market place dengan konvensional itu 2 kali lipatnya market place, terutama milenial," kata Wakil DPRD Jatim dari Fraksi PKB itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement