Kopi TIMES

Menjelang Mei, Momentum Refleksi Reformasi

Senin, 26 April 2021 - 20:32 | 19.89k
Menjelang Mei, Momentum Refleksi Reformasi
Janwan S.R. Tarigan (Pegiat Antikorupsi)
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kemarahan rakyat atas rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966-1998) berhasil merobohkan orde lama dan membuahkan reformasi. Peristiwa tersebut salah satu bukti bahwasanya kekuasaan rakyat abadi nan tiada tanding.

Ada beberapa tuntutan rakyat saat reformasi: adili Soeharto dan kroni-kroninya, supremasi hukum, amandemen konstitusi, penghapusan dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Kobam, 2021). Menginjak 21 Mei 2021, sudah 22 tahun reformasi bergulir. Pertanyaan mendasarnya, sejauh mana harapan rakyat telah diwujudkan?  

Ada keterkaitan antar tuntutan reformasi yang sering jadi perdebatan, yakni otonomi daerah seluas-luasnya dan pemberantasan KKN. Apakah otonomi daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan pelayanan publik, atau justru turut mendesentralisasi korupsi. Nyatanya, pasca program otonomi daerah –diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah--, korupsi semakin merajalela di daerah-daerah.

Data sejak 2004-2021, tercatat sebanyak 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat korupsi. Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, tak absen 3 terlibat diantara kasus tersebut. Baru-baru ini Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang dikenal berprestasi, bahkan pernah dianugrahi Bung Hatta anti-corruption award, juga ‘terciduk’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah seakan bertolak-belakang dengan pemberantasan KKN. Padahal secara konsep tujuan desentralisasi dan otonomi daerah sungguh mulia. Definisi desentralisasi sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Sementara Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditelaah bahwa desentralisasi melingkupi otonomi daerah atau dengan terma lain otonomi daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi.  

Adapun outcomes penerapan otonomi daerah dilihat dari aspek peningkatan pastisipasi masyarakat dan efektifitas pelaksanaan koordinasi. Sementara output-nya dilihat berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, kualitas pelayanan publik prima, dan fleksibilitas program pembangunan (Habibi, 2015; 124). Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenganan besar untuk mengelolaa dan menggali potensi daerah yang dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Termasuk Pemerintah Daerah berkuasa penuh atas pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen pembangunan dan pelayanan publik.

Pada titik kewenganan atau kekuasaan yang semakin besar di Pemerintah Daerah turut menambah potensi terjadinya korupsi di daerah. Terlebih sistem dan aparatur Pemerintah Daerah belum siap melaksanakan tanggung jawab otonomi daerah. Ditandai dengan masih minimnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Sejalan dengan  fenomena tersebut, Robert Klitgaard merumuskan bahwa korupsi akan terjadi bila kekuasaan besar ditambah adanya monopoli kebijakan dan akibat lemahnya pertanggungjawaban (Klitgaard, 2005). Rincinya jika dibuat ke dalam rumus: Coruption=Diskresi+Monopoli-Akuntability (C=D+M-A). Ungkapan Lord Acton yang fenomenal “Kekuasaan Cenderung Korup, kekuasaan absolut korup seratus persen” menguatkan tesis Klitgaard. Maka untuk menekan peluang korupsi, kekuasaan absolut berupa diskresi dan monopoli mesti dikurangi dan akuntabilitas berupa transparansi pemerintahan harus ditingkatkan.

Di Negara demokrasi, keterkaitan posisi rakyat dan Negara disahkan berdasarkan kontrak sosial. Rakyat bersepakat membentuk suatu pemerintahan Negara sebagai wakil (perpanjangan tangan) untuk menjalankan cita-cita bersama. Konsep tersebut dapat pula dipahami melalui perpektif agency theory yang menjelaskan keterhubungan principal-agen. Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sebagai principal, sementara pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat untuk melaksanakan kehendak rakyat adalah agen.

Lebih lanjut, agen berkewajiban bekerja untuk principal dengan jujur dan bertanggungjawab –ditandai adanya transparansi dan laporan pertanggungjawaban. Sebaliknya, jika agen tidak jujur ditandai adanya ketertutupan pemerintahan yang membuat principal tidak memperoleh informasi memadai. Adanya ketimpangan informasi (asimetri) antara principal dengan agen dapat menyebabkan timbulnya moral hazard (perilaku menyimpang) yang membuat terjadinya kecurangan (fraud). KKN. 

Berkaitan dengan transparansi, Malang Corruption Watch (MCW) melakukan riset pada tahun 2020 tentang transparansi pengelolaan anggaran publik di Kota Malang. Hasilnya menemukan hanya ada 1 dokumen anggaran publik termutakhir yang tersedia di website Pemkot Malang dari 11 dokumen yang wajib diumumkan secara berkala sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namanya saja anggaran publik tapi tertutup aksesnya bagi masyarakat. Tanpa adanya transparansi, maka akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun sulit terwujud. Akibat lanjutannya kekuasaan menjadi absolut yang rentan korup. 

Berdasar pada catatan di atas, ada beberapa sebab suburnya korupsi pasca desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, seperti telah diurai di atas sehubung minimnya transparansi (akuntabilitas & partisipasi). Ketertutupan penyelenggaraan pemerintahan ibarat rumah tangga yang memperkerjakan asisten rumah tangga. Kisahnya, asisten rumah tangga tidak memberi masuk tuan pemilik rumah. Alih-alih asisten tersebut menjaga dan merapikan rumah, justru merampok harta benda tuannya (korupsi). Tindakan yang tidak etis dan memalukan. Itulah yang berulang terjadi di negeri ini. Perlu keseriusan penegakan UU Keterbukaan Informasi Publik baik di pusat pun Daerah hingga transparansi tata kelola pemerintahan membudaya. 

Kedua, lemahnya check and balance antar lembaga pemerintahan yakni eksekutif, legislative dan yudikatif (trias politica). Eksekutif selaku pelaksana pemerintahan sering mengabaikan atau tidak memberi informasi yang cukup kepada legislative sebagai pengawas pemerintahan. Selain itu, senjangnya peran antar-aktor dalam konsep good governance, yakni pemerintah/Negara, swasta, dan masyarakat. Keseimbangan peran semula diharapkan untuk menciptakan sebuah sistem saling mengawasi. Kondisi ini tidak terlepas dari tidak diterapkannya prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, berorientasi konsensus, supremasi hukum dan keadilan.  

Ketiga, sistem Pilkada yang mahal nan korup telah membuat kepala daerah terpilih terjebak dalam “lingkaran setan”. Korupsi untuk mengembalikan biaya Pilkada atau melakukan transaksi ijon politik dengan pengusaha yang mendukung saat Pilkada. Proses ini terus berlangsung dan dianggap lumrah oleh pejabat bersangkutan, dan akan terus berlanjut jika sisten kepartaian dan Pilkada belum dibenahi mewujudkan Pilkada hemat dan bersih. Sehingga pejabat terpilih tidak lagi terjebak beban-beban Pilkada;

Keempat, menguatnya relasi oligarkis di daerah pasca desentralisasi dan otonomi daerah (lahir raja-raja kecil). Oligarki merupakan elit kekuasaan bertujuan mengakumulasi kekayaan dengan berbagai cara (predatoris). Memanfaatkan relasi-relasi sosial, termasuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menguatnya oligarki memperperparah kesenjangan sosial-ekonomi di daerah. Kekayaan terkosentrasi hanya di sebagian elit penguasa (oligark). Data TNPK menyebut bahwa, 1 persen orang terkaya menguasai 50 persen kekayaan nasional. Semakin besar kesenjangan sosial-ekonomi di suatu Negara/daerah, mengonfirmasi betapa suburnya oligarki di daerah tersebut. Benar Indonesia negara “gemah ripah loh jenawi” atau “tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya, hanya saja dirampok oleh elit penguasa rakus.

Maraknya korupsi di daerah pasca desentralisasi dan otonomi daerah dilaksanakan secara luas telah kehilangan tujuannya. Adanya kewenangan besar di daerah digerogoti ‘tikus-tikus berdasi’. Layaknya tikus, memakan segalanya secara beringas. Karenanya, kebijakan desentralisasi tak ubahnya menjadi ‘desentralisasi korupsi’ dan program otonomi daerah seperti halnya ‘otonomi oligarki’ di daerah. Karenanya, desentralisasi dan otonomi daerah mesti terus dibenahi dan dikawal. Refleksi menjelang 22 tahun reformasi. (*)

***

*)Oleh: Janwan S.R. Tarigan (Pegiat Antikorupsi)

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Sofyan Saqi Futaki

EKORAN

TERBARU

  • Nikmati Spot Unik Penyejuk Mata di Pantai Kutang Lamongan
    Nikmati Spot Unik Penyejuk Mata di Pantai Kutang Lamongan
    14/05/2021 - 13:25
  • Lazisnu Banyuwangi Kumpulkan 300 Juta Lebih Koin Ramadan
    Lazisnu Banyuwangi Kumpulkan 300 Juta Lebih Koin Ramadan
    14/05/2021 - 12:45
  • 5 Tempat Wisata Favorit Bulan Madu bagi Pengantin Baru
    5 Tempat Wisata Favorit Bulan Madu bagi Pengantin Baru
    14/05/2021 - 11:31
  • Tips Pola Makan Sehat Saat Lebaran agar Bebas Kolesterol
    Tips Pola Makan Sehat Saat Lebaran agar Bebas Kolesterol
    14/05/2021 - 10:54
  • Resmi, UEFA Pindahkan Venue Final Liga Champions ke Portugal
    Resmi, UEFA Pindahkan Venue Final Liga Champions ke Portugal
    14/05/2021 - 10:00

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Lebaran dan Puasa Panjang Petani Indonesia
    Lebaran dan Puasa Panjang Petani Indonesia
    13/05/2021 - 07:33
  • Mempertahankan Lebaran Effect Tanpa Mudik
    Mempertahankan Lebaran Effect Tanpa Mudik
    12/05/2021 - 14:08
  • Kiat Cukup Beras untuk Wilayah Minim Sawah 
    Kiat Cukup Beras untuk Wilayah Minim Sawah 
    12/05/2021 - 08:21
  • Ngopi Pagi: Lebaran
    Ngopi Pagi: Lebaran
    12/05/2021 - 07:02
  • Dahsyatnya Korupsi Jual Beli Jabatan Mengalahkan Pengadaan Barang Jasa
    Dahsyatnya Korupsi Jual Beli Jabatan Mengalahkan Pengadaan Barang Jasa
    11/05/2021 - 13:12
  • Ngopi Pagi: Akhir Ramadan
    Ngopi Pagi: Akhir Ramadan
    11/05/2021 - 09:50
  • Berpuasa dan Bercinta
    Berpuasa dan Bercinta
    10/05/2021 - 17:29
  • Ngopi Pagi: Pembelajaran Ramadan
    Ngopi Pagi: Pembelajaran Ramadan
    10/05/2021 - 08:45

KULINER

  • 5 Tempat Wisata Favorit Bulan Madu bagi Pengantin Baru
    5 Tempat Wisata Favorit Bulan Madu bagi Pengantin Baru
    14/05/2021 - 11:31
  • Ide Menu Lebaran, Yuk Coba Tahu Campur Khas Surabaya
    Ide Menu Lebaran, Yuk Coba Tahu Campur Khas Surabaya
    14/05/2021 - 09:25
  • Tempat Kuliner Asyik di Kepanjen untuk Libur Lebaran
    Tempat Kuliner Asyik di Kepanjen untuk Libur Lebaran
    14/05/2021 - 04:33
  • Lebaran di Rumah Bikin Lapar? Pesan Menu Gurami di Kharisma Resto Banyuwangi Saja
    Lebaran di Rumah Bikin Lapar? Pesan Menu Gurami di Kharisma Resto Banyuwangi Saja
    14/05/2021 - 03:07
  • Gubernur Khofifah Ciptakan Kehangatan Suasana Lebaran Bersama PMI di Asrama Haji
    Gubernur Khofifah Ciptakan Kehangatan Suasana Lebaran Bersama PMI di Asrama Haji
    13/05/2021 - 23:33