Urutan Pertama Rasio Belanja Modal Tertinggi di Indonesia, Pemprov Malut Dapat Apresiasi

TIMESINDONESIA, TERNATE – Pemprov Malut mendapat pujian dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) di acara Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2022 di Sahid Bella Hotel, Ternate, Kamis (22/4/2021).

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri RI, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dr. Hamdani mewakili Mendagri M Tito Karnavian, yang hadir secara virtual zoom meeting dari Jakarta. 

Menurutnya, daerah lain di Indonesia perlu belajar dari pemerintah Provinsi Maluku Utara karena mampu menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal. Hal ini terbukti secara nasional rasio belanja modal terhadap total belanja, Maluku Utara berada di urutan pertama dengan presentasi 41,36, disusul Provinsi Banten 34,36 persen dan Sulawesi Tenggara 32,47 persen.

Pada tahun 2020 rasio belanja modal provinsi Malut sebesar 30,01 persen, kemudian naik menjadi 41,36 persen di tahun 2021. Sementara belanja pegawai di tahun 2020 sebesar 30,93 persen, kemudian turun menjadi 22,32 persen di tahun 2021.

"Artinya sebagian besar anggaran itu untuk kepentingan masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang lain perlu belajar bagaimana caranya Maluku Utara bisa menekan belanja pegawai hingga pada persentase yang cukup ideal," ungkapnya. 

Hamdani mengatakan apa yang dilakukan oleh Maluku Utara sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu dirinya meminta agar kabupaten/kota juga membuat kebijakan yang sama. 

Selain itu, provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik pada triwulan IV 2020 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,48% (yoy), terakselerasi signifikan dibandingkan triwulan III 2020 yang juga mengalami akselerasi sebesar 6,66% (yoy). 

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di antara 34 provinsi, dengan 3 provinsi yang tumbuh positif, yaitu Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah.

"Artinya provinsi Maluku Utara perlu mendapat apresiasi dan tentunya daerah-daerah lainnya bisa belajar apa yang dilakukan oleh Maluku Utara, sebagai Provinsi yang relatif baru tapi apa yang menjadi arahan Presiden sudah dijalankan," tandasnya. 

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut, Salmin Janidi mengatakan pihaknya memiliki kiat dalam menyusun rencana program serta bersandar pada regulasi. 

Salmin mengungkapkan, selain mengikuti regulasi, Pemprov Malut dibawah Pimpinan Gubernur KH Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali menyadari pentingnya peningkatan belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat. "Karena belanja modal itu sentuhannya langsung kepada pelayanan dan kebutuhan masyarakat,"ujar mantan Kepala Biro Hukum Malut ini kepada TIMES Indonesia disela-sela Musrenbang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement