Polemik Buku Sejarah, LTN NU Minta Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Dicopot

TIMESINDONESIA, MALANG – Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Kabupaten Malang meminta agar Presiden mengevaluasi kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI). Hal itu menyusul adanya dugaan ketidaktelitian yang dilakukan di lingkungan Kemendikbud terkait Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II.

LTN NU Kabupaten Malang geram sebab tokoh pahlawan nasional Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy'ari tidak dicantumkan dalam draf kamus sejarah tersebut.

Pihaknya menilai insiden ini ada indikasi kesengajaan dan juga patut diduga ada kepentingan golongan tertentu sehingga menghilangkan sejumlah peran penting NU dalam perumusan kemerdekaan. 

Sekretaris LTN NU Kabupaten Malang, Zulham Mubarak mengatakan Kemendikbud sebagai penanggungjawab pendidikan anak-anak bangsa harusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam penyusunan buku resmi. 

"Sebagai konsekuensi, pejabat bersangkutan harus dicopot oleh Presiden,’’ tegasnya.  

Tim LTN NU Kabupaten Malang menemukan sejumlah kejanggalan lain dalam buku tersebut. Selain penghilangan nama Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari, Buku Kamus Sejarah Indonesia pada jilid II juga menghilangkan nama Presiden RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Padahal, dalam sampulnya, foto Gus Dur juga tergambar dengan jelas. 

’’Sementara itu nama-nama seperti Ustaz Abu Bakar Baasyir malah dicantumkan secara terang benderang. Sebenarnya ada apa di Kemendikbud RI ini?," kata Zulham. 

Pernyataan pers dan sanggahan yang disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, dinilai Zulham merupakan sikap yang terlambat dan tidak bertanggungjawab. 

Sebab, lanjut Zulham, buku dalam bentuk soft file tersebut sudah terlanjur beredar dan dikonsumsi masyarakat luas. Apalagi, buku itu terdapat ISBN dan berisi pengantar dari pejabat tinggi Kemendikbud. 

Kemudian, sambungan, kejanggalan lainnya adalah tercantumnya nama Hilmar Farid yang bertindak sebagai pengarah bersama dengan Triana Wulandari (Direktur Sejarah Kemendikbud). 

’’Mau menyangkal bagaimana lha itu ada tanda tangan Pak Hilmar Farid kok di salah satu halaman depan bukunya sebagai kata pengantar. Bu Triana juga tandatangan dan memberikan kata pengantar juga. Sikap yang tidak jelas bagi kami,’’ ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Asisten Infokom Banser Jatim itu meminta agar semua Lembaga Pendidikan di bawah NU segera memusnahkan jika draft buku sejarah tersebut. Warga NU juga diminta untuk ikut menyampaikan kepada publik bahwa buku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

’’Kami meminta agar Presiden mencopot pejabat terkait dan mengganti dengan yang lebih professional mempertimbangkan mereka adalah ujung tombak Pendidikan nasional yang harusnya lebih jeli dan cerdas,’’ pungkasnya. 

Terpisah, dalam keterangan tertulisnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menegaskan bahwa buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. 

Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat," tukasnya. 

Hilmar juga menyampaikan bahwa naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. 

"Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut,” jelasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement