HUT ke-19, Ini Enam Sorotan Partai Keadilan Sejahtera Jatim

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-19 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota DPRD Jatim dari fraksi PKS memberikan santunan kepada 19 anak yatim dan 19 kaum duafa, Selasa (20/4/2021).

Ketua Fraksi FKBN (Fraksi Keadilan Bintang Nurani), Dwi Hari Cahyono dalam sambutannya mengatakan  bahwa ada enam hal yang akan menjadi fokus PKS ke depan.

Pertama adalah terkait UU Omnibus Law. Dwi mengatakan bahwa, UU Omnibus Law telah mulai dijalankan di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dan kritik PKS yakni terkait lingkungan hidup.

"Di Jawa Timur sendiri jika undang-undang Omnibus Law ini dilaksanakan maka akan Kehilangan sekitar 250.000 Hektar luas lahan hutan yang nanti akan beralih fungsi, laporan dari Dinas Kehutanan seperti itu," ujar Dwi.

Kedua adalah tentang Raperda Pesantren. PKS bersama dengan FKBN akan mengusulkan tentang fasilitas-fasilitas di pesantren.

"Kita dorong untuk hanya fasilitasi saja, menambah apa yang kira-kira dibutuhkan oleh teman-teman pesantren, para Kyai dan para Masyayikh," ungkapnya.

Ketiga, PKS Jatim akan memperjuangkan gelar pahlwan bagi seorang ulama asal Madura, Syaikhona Kholil. Menurut Dwi hal ini sangat penting bagi generasi muda untuk mengenal dan mengenang pelopor gerakan kebaikan dan perbaikan akhlak bangsa.

"Karena restu dan istikharah beliau berdirilah organisasi terbesar di dunia dan di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama, hal ini sangat penting sekali agar gelar pahlawan yang disematkan kepada beliau maka generasi muda akan mengetahui dan paham mana yang bisa dijadikan pelopor pergerakan kebaikan," jelas Dwi.

Keempat adalah soal Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dwi mengatakan bahwa BLT yang dihapus oleh Mensos RI (Menteri Sosial Republik Indonesia) menjadi perhatian bagi PKS, apalagi di masa pandemi seperti ini.

"Jika ini dihapus maka mereka akan kehilangan apa yang mereka dapat, kalau ini dihapus mereka akan kehilangan pendapatan yang diharap-harapkan," kata Dwi.

Meski penghapusam BLT dengan alasan keperluan negara dan lain sebagainya. Kata Dwi, seharusnya BLT juga menjadi prioritas. "Jadi kepentingan kaum duafa juga harusnya menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Kelima adalah kebijakan tentang pendidikan. PKS akan mendorong pemerintah untuk segera membuka sekolah tatap muka.

"Yang ini ibu-ibu pusing sebenarnya, adek-adek terjebak setiap hari di game online, yang belajar kadang-kadang malah ibu bapaknya," tandas anggota Komisi B DPRD Jatim itu.

Keenam adalah soal zonasi sekolah, jika zonasi sekolah tetap dipertahankan, ia berharap akan banyak sekolah baru yang berdiri di zonasi yang dibutuhkan.

"Saya mohon doa restu kepada Ibu adik-adik sekalian yatim piatu mendoakan Partai Keadilan Sejahtera agar selalu terdepan dalam melayani masyarakat," tutupnya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement