Partai Demokrat Berkomitmen Tetap Jadi Oposisi Pemerintah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet mendapat perhatian partai politik. Namun Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen menjadi oposisi atau di luar pemerintah Presiden RI Jokowi (Joko Widodo).

"Sesuai dengan pernyataan Ketua Umum (AHY) kami, dengan berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat bisa menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujarnya, Selasa (20/4/2021).

"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance dan itu penting, sehat untuk demokrasi. Demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," lanjutnya.

Ia menjelaskan, mengapa Partai Demokrat tetap berada di luar pemerintahan. Alasan utamanya adalah kesadaran bahwa sangatlah penting peran partai berkoalisi dengan rakyat.

"Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, rencana perombakan atau reshuffle kabinet sudah di depan mata. Namun Presiden Jokowi yang tahu waktunya yang tepat.

Reshuffle adalah hal yang pasti terjadi karena Presiden Jokowi sendiri telah bersurat kepada parlemen mengenai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditambah lagi, nomenklatur baru bernama Kementerian Investasi.

"Kenapa soal waktu, karena itu kan yang diajukan oleh Bapak Presiden untuk mendapat persetujuan DPR. Jadi setelah DPR setuju, jadi tidak mungkin dikasih tinggal diam itu barang," ujarnya soal reshuffle kabinet. Meski demikian Partai Demokrat tetap memilih jadi oposisi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement