Komisi III DPRD Bontang Gelar RDP, Ungkap Program Kotaku Terhambat Anggaran

TIMESINDONESIA, BONTANG – Upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bontang dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) nampaknya bakal terkendala anggaran. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Komisi III DPRD Bontang bersama OPD terkait.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengakui luasnya wilayah program Kotaku diikuti kebutuhan anggaran yang besar pula.

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Agus Suhadi. (Foto: Kusnadi/TIMES Indonesia)

Ia menjelaskan, program Kotaku tidak maksimal jika mengandalkan anggaran APBD Kota Bontang saja. Pasalnya hingga saat ini APBD Bontang telah turun drastis.

"Kadang-kadang anggaran yang kita usulkan di Reses menjadi lebih rendah setelah turun ke masyarakat," ucapnya.

Senada, Agus Suhadi menuturkan perlunya solusi konkrit untuk menuntaskan satu persatu persoalan di program Kotaku. Seperti halnya Detail Engineering Desain (DED) perlu terlebih dulu disiapkan. Hal ini sebagai langkah awal untuk memulai kontruksi dan prasarana program Kotaku.

"Kalau mau maju pokirnya bisa dimaksimalkan. minimal sudah ada DED dulu," ujar Politisi PDIP Bontang itu.

Sementara, Kabid PKP dan PSU Dinas Perkim Bontang, Erfina Setyaningsih berharap anggaran yang tersedia di APBD tidak dikurangi. Minimal untuk perencanaan dahulu.

"Saya berharap anggarannya tidak terpotong minimal untuk perencanaan dulu, sehingga anggaran Rp 1 miliar tidak menjadi Rp 200 juta," katanya setengah bercanda.

Erfina memberi masukan jika dari kebutuhan program Kotaku tersebut bisa diakomodir dari kolaborasi anggaran di semua tingkatan.

Suasana RDP Komisi III DPRD Bontang Terkait Program Kotaku. (Foto: Kusnadi/TIMES Indonesia)

"Harapannya sebetulnya jika program sudah dibantu pusat, tidak melulu dari pusat. Kalau bisa ada kolaborasi dari pusat, Provinsi, kota Bontang bahkan perusahaan, ini harapan mereka juga," ujarnya.

Diketahui, kondisi Bontang yang dikelilingi lautan membuat adanya pemukiman pesisir. Kondisi itu menjadikan pemukiman tersebut kini tergolong wilayah permukiman kumuh.

Sejumlah program Kotaku telah disiapkan pemerintah. Sebut saja Selambai Loktuan, Pantai Harapan Berbas Pantai dan Kanaan akan menjadi konsen Pemerintah Kota Bontang dalam mencarikan solusi penuntasan program Kotaku. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement