C-PolSis FISIP UIN Walisongo Bedah Masalah Sengkarut Parpol

TIMESINDONESIA, SEMARANG – Permasalahan dari kebanyakan partai politik di Indonesia disebabkan oleh motif yang sepenuhnya politis. Partai politik kurang memiliki peralatan ideologis, politik, dan organisasional yang memadai untuk memahami dan menjalankan peran strategis mereka sebagai lembaga politik yang sangat penting dalam demokrasi.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur C-PoLSis (Center for Political and Social Studies) FISIP UIN Walisongo Semarang, Dr. Amin Farih saat membuka Webinar Nasional yang bertajuk “Refleksi Politik 2020 dan Arah Partai Politik dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia” dengan menghadirkan peneliti politik Burhanuddin Muhtadi, Pakar Tata Negara dari UGM Zaenal Arifin Mochtar, dan Pakar pemikiran UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Muhsin Jamil. 

Secara umum, lanjut Amin, dapat dikatakan bahwa masalah terpokok yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia berhubungan dengan lima isu utama,yaitu:

(1) kapasitas organisasional seperti misalnya kemampuan memobilisasi dan mengelola sumber-sumber finansial, personel, dan material;

(2) memelihara integrasi seperti misalnya kemampuan mencegah perpecahan internal sebagai akibat dari hadirnya perbedaan dalam tubuh partai;

(3) mempraktikan demokrasi secara internal (misalnya menegakkan mekanisme yang demokratis dalam pengambilan keputusan penting);

(4) kemampuan memenangkan pemilu seperti misalnya dalam menentukan isu-isu kampanye dan rekrutmen kandidat anggota parlemen dan;

(5) pengembangan ideologi partai seperti misalnya dalam menentukan posisi partai terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat. 

"Sehingga masalah yang serius yang dihadapi partai politik hampir di semua isu lima diatas dari kapasitas organisasional hingga ideologi," terang Amin mengurai berbagai problem politik dan ketatanegaraan di Indonesia yang disebabkan sengkarut partai politik yang tak konsisten dengan jalan politiknya, Senin (12/4/2021).

Dekan FISIP UIN Walisongo, Misbach Zulfa Elisabeth. (FOTO: Mushonifin/TIMES Indonesia)

Akibatnya sangat jelas, lanjut Amin, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen elite, kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di antara mereka sendiri sesama anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan penting partai.

Peristiwa di sekitar suksesi kepemimpinan partai menjadi ilustrasi yang baik untuk menggambarkan kuatnya kecenderungan partai sebagai ajang pertarungan kepentingan pemimpinnya. Kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit dipisahkan dengan pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinnya. 

Dengan kata lain, kebanyakan partai politik mengalami proses personalisasi melalui pemimpinnya. Pembaharuan dari dalam, termasuk di antaranya ketika menyentuh pertanyaan tentang kepemimpinan, menjadi tidak mudah dilakukan. Partai-partai politik semacam itu menjadi tidak lagi bersifat terbuka pada gagasan-gagasan alternatif yang mendorong perubahan dari dalam.

Bahkan, dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan penting di dalam organisasi sering mengabaikan prinsip-prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Untuk menambah sedikit keruwetan yang telah ada, proses-proses penting dalam isu rekrutmen dan sirkulasi elite sangat diwarnai oleh kuatnya praktik-praktik manipulatif. 

"Di atas semua itu, cukup banyak partai yang gagal mengembangkan identitas partai secara jelas karena tidak memiliki landasan ideologi yang kuat dan mengakar. Gambaran ini dengan jelas telah mengakibatkan kebanyakan partai di Indonesia itu memiliki potret diri yang agak jauh dari gambaran sebuah partai moderen," tukas Amin yang juga menjabat Wakil Dekan III FISIP UIN Walisongo Semarang itu. 

Amin mengatakan, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Thomas Meyer jelas dapat menjadi salah satu jawaban penting dari usaha untuk menemukan jalan keluar yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia. Secara ideologis, gagasan dasar tentang demokrasi sosial - yang di Indonesia lebih populer disebut dengan istilah SOSDEM (sebuah singkatan yang diambil dari istilah Social Democracy) - yang mewarnai pemikiran penulisnya sesungguhnya tidak sepenuhnya baru dalam sejarah pemikiran politik di Indonesia. 

"Gagasan tentang pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat telah lama menjadi pemikiran utama dari pendiri negara. Bahkan, penegasan tentang tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural rakyat dengan jelas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik yang belum maupun yang telah diamandemen," bebernya. 

Secara kultural pun, lanjut Amin, gagasan tentang tanggung jawab sosial yang lebih luas juga memiliki akar yang kuat, baik dalam pemikiran maupun praktik sosial di negeri ini. Oleh karena itu, seperti yang diimplikasikan oleh penulisnya dalam buku itu dan buku-buku lainnya yang juga telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, demokrasi sosial sesungguhnya bukankah sebuah ideologi dalam maknanya yang dogmatik itu.

Sebaliknya, demokrasi sosial adalah agenda perubahan yang di dalamnya memuat berbagai peta jalan (road map) yang menuntun kita dalam menghasilkan aksi dan program nyata yang menjawab kebutuhan dasar dari sebuah sistem politik yang demokratis dan berkeadilan ekonomi, sosial, dan kultural. 

Di tempat seperti inilah peran partai politik menjadi sangat penting. Amin menandaskan partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas, sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan Undang-Undang negara, Peraturan-Peraturan yang mengikat, dan program bagi kakyat. 

Karena partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi, maka di banyak negara terdapat pendanaan publik bagi partai politik. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. Ini menjamin agar publik bisa ikut mengawasi anggaran partai politik.

Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa partai politik berpihak. Dengan demikian kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik. 

"Dana publik jumlahnya terbatas dan harus secara tegas diatur oleh Undang-Undang. Dengan ini diharapkam partai politik tidak menjadi tergantung dengan uang dari sektor swasta," kata Amin. 

Amin mencontohkan, di Amerika Serikat sudah ada banyak contoh di mana banyak partai politik yang bergantung pada suntikan dana dari sektor bisnis. Mereka akhirnya menjadi memihak kepentingan dan tekanan tertentu dari sektor bisnis ini. Sedangkan di Jerman, ketergantungan semacam itu diantisipasi dengan memberi dana publik kepada partai politik. 

Partai politik diharapkan dari sejak awal mengumpulkan uang dari para anggota dan pengikutnya sehingga mereka mengakar dalam masyarakat. Tentu saja konsekuensinya adalah bahwa jumlah dana publik tidak boleh melebihi jumlah dana yang dikumpulkan dari pengikut dan anggota partai politik tersebut.

"Perbandingan dana publik tergantung jumlah biaya keanggoaan partai dan dukungan elektoral yang berhasil didapatkannya. Dana publik yang terlalu banyak akan membuat partai politik menjadi partai pemerintah. ini akan memutuskan partai politik dari akar mereka dalam masyarakat. Sebaliknya, bila dana publik kurang maka partai politik bisa menjadi sangat tergantung pada uang dari sektor usaha swasta. Akhirnya hal ini mengasingkan mereka dari kepentingan dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka berakar," pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FISIP UIN Walisongo, Misbach Zulfa Elisabeth menjelaskan untuk mengurai problem-problem di atas menuju partai politik yang dapat mengawal demokrasi di Indonesia, webinar ini diharapkan memberikan dampak pada perkembangan parpol di Indonesia.

"Webinar ini juga diharapkan memberikan output wawasan komprehensif terkait dengan perkembangan Partai politik di Indonesia dan perkembagan Demokrasi di Indonesia," ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement