Indonesia Ingin Ada Upaya Efektif untuk Krisis Myanmar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – DPR RI berharap pertemuan tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta, bisa memutuskan upaya yang efektif untuk  mendorong solusi terbaik dalam krisis Myanmar. Diketahui ASEAN telah setuju akan menggelar KTT di Jakarta sebagai bagian dari upaya untuk ikut berperan dalam penyelesaian krisis anggotanya, Myanmar.

Sejak kudeta militer 1 Februari 2021, militer Myanmar telah membunuh setidaknya 700 rakyat Myanmar yang menentang kudeta itu.

Dalam diskusi daring tentang Kondisi Terkini Serta Menanti Peran RI dan ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Myanmar, Jumat (9/4/2021), anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, SE,SH,MH mengatakan, pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) di Jakarta, diharapkan menjadi upaya yang efektif untuk bisa mendorong solusi terbaik bagi Myanmar.

"Kita lihat nanti efektivitas pertemuan ini. Tapi setidaknya KTT ini menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi negara-negara anggota ASEAN demi meningkatkan daya dorong untuk menyelesaikan konflik yang ada," ujarnya seperti dilansir di SindoNews.com

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN yang fungsinya membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama menyangkut realisasi tujuan ASEAN serta hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara ASEAN. 

"Artinya ini adalah upaya yang bisa memastikan agar negara-negara anggota ASEAN tidak hanya berdiam diri menyaksikan apa yang saat ini tengah terjadi di Myanmar. Meski kita juga memahami ada prinsip non interference yang menjadi salah satu prinsip perjalanan ASEAN selama ini," ujar Christina.

Dalam kaitan itu, sambung dia, KTT ini menjadi strategis dan mendesak untuk segera dilakukan. Christina menambahkan, peran Indonesia dalam hal ini sangat diharapkan agar KTT ini yang rencananya digelar di Jakarta bisa segera terealisasi. 

"Karena ini memang forum penting yang harus diambil jika kita peduli apa yang tengah terjadi. Bahwa kemungkinan terjadi kebuntuan, semisal Myanmar menolak untuk hadir, namun kita memerlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menerobos kebuntuan dan saya berharap hal ini bisa menjadi inisiatif Indonesia," tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta ini. 

Rusia dan China Penghambat

Sementara Uni Eropa (UE) melihat bahwa Rusia dan China menjadi  penghambat atas tanggapan internasional terhadap kudeta militer Myanmar. UE juga mengatakan dapat menawarkan lebih banyak insentif ekonomi jika Myanmar kembali ke demokrasi.

Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Josep Borrell menyatakan tidak terkejut dengan sikap Rusia dan China itu.

Rusia dan China sama-sama memiliki hubungan dengan Angkatan Bersenjata Myanmar, masing-masing sebagai pemasok senjata terbesar pertama dan kedua ke negara itu.

"Tidak mengherankan jika Rusia dan China memblokir upaya Dewan Keamanan (DK) PBB, misalnya untuk memberlakukan embargo senjata," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

"Persaingan geopolitik di Myanmar akan membuat sangat sulit untuk menemukan kesamaan. Tapi, kita punya kewajiban untuk mencobanya," sambungnya, seperti dikutip dari Reuters pada Senin (12/4/2021).

Borrell mengatakan pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan ratusan demonstran, termasuk 46 anak-anak. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan.

"Dunia menyaksikan dengan ngeri, karena tentara menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri," katanya.

UE, lanjutnya, juga sedang menyiapkan sanksi baru bagi individu dan perusahaan milik militer Myanmar. UE pada Maret menyetujui serangkaian sanksi pertama terhadap 11 orang yang terkait dengan kudeta, termasuk panglima militer.

Sementara pengaruh ekonomi UE di negara itu relatif kecil, Borrell mengatakan UE dapat menawarkan untuk meningkatkan hubungan ekonominya dengan Myanmar jika demokrasi dipulihkan.

"Itu bisa mencakup lebih banyak perdagangan dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

DPR RI yang melihat krisis Myanmar ini berharap dalam pertemuan tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang rencananya akan diselenggarakan di Jakarta, bisa memutuskan upaya yang efektif untuk  mendorong solusi terbaik untuk krisis itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement