Berikut Data Sementara Kerusakan di Kabupaten Blitar Akibat Gempa Malang

TIMESINDONESIA, BLITAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar hingga kini, terus mendata kerusakan bangunan maupun korban yang diakibatkan gempa Malang, Sabtu (10/4/2021) kemarin.

Sampai saat terakhir update pada Minggu (11/4/2021) pukul 06.30 WIB, setidaknya BPBD telah mencatat sebanyak 312 bangunan rusak. Bangunan itu berupa rumah warga dan gedung perkantoran. 

"Itu nanti di update terus, saling memberi informasi petugas di lapangan. Mayoritas kerusakan ringan ada juga yang berat," kata Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Ahmad Cholik, Minggu (11/4/2021).

Adapun rinciannya ialah, 18 bangunan di Kecamatan Panggungrejo, 7 di Kecamatan Gandusari, 6 di Kecamatan Sutojayan, 32 di Kecamatan Talun, 11 di Kecamatan Selorejo, 5 di Kecamatan Wlingi, 19 di Kecamatan Wonotirto, 4 di Kecamatan Garum, 2 di Kecamatan Sanankulon, 3 di Kecamatan Ponggok, 28 di Kecamatan Kanigoro, 7 di Kecamatan Kademangan, 68 di Kecamatan Wates, 24 di Kecamatan Binangun, 23 di Kecamatan Kesamben, 5 di Kecamatan Selopuro, 31 di Kecamatan Srengat, 2 di Kecamatan Udanawu, 3 di Kecamatan Doko, 1 di Kecamatan Nglegok, 5 di Kecamatan Bakung dan 8 di Kecamatan Wonodadi.

"Data ini masih bisa berubah sesuai dengan perkembangan pendataan oleh petugas yang ada di lapangan," tambah Cholik. 

Cholik mengatakan BPBD juga mencatat ada 11 orang yang mengalami luka ringan. Masing-masing  berasal dari Kecamatan Bakung 2 orang, Kecamatan Wates 1 orang, Kecamatan Sutojayan 1 orang, Kecamatan Doko 1 orang, Kecamatan Wonodadi 2 orang, Kecamatan Selopuro 1 orang, Kecamatan Selorejo 1 orang, Kecamatan Kesamben 1 orang dan Kecamatan Kademangan 1 orang.

"Ada yang luka ringan sudah dibawa ke RS Ngudi Waluyo. Luka ringan jahitan 5 cm. Dan tidak ada korban meninggal dunia," tambahnya.

Selanjutnya, BPBD melakukan kajian apakah kerusakan akibat gempa tersebut bisa menjadi kategori tanggap darurat atau tidak. Menurut Cholik, kalau masuk tanggap darurat, bupati akan memerintahkan OPD untuk segera melakukan tindakan kedaruratan. 

"Jadi nanti bisa menggunakan anggaran kedaruratan di APBD Kabupaten Blitar. Kalau untuk kedaruratan bencana ada dana sekitar Rp 8 M, tapi nanti yang lebih tahu BPKAD," jelas Cholik. 

Lebih lanjut Cholik mengutarakan, jika masuk dalam kategori tanggap darurat bencana maka nanti OPD yang secara fungsional berkaitan dengan kebencanaan harus mengajukan rencana belanja kepada bupati melalui kepala BPKAD.

"Bupati hari ini akan meninjau langsung dampak gempa yang terjadi di Kabupaten Blitar," ulasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement