DPN HKTI Kupas Peningkatan Subsidi Pupuk dan Produktivitas Tanaman Pangan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar diskusi bertajuk Quo Vadis Pupuk Bersubsidi secara daring, Kamis (8/4/2021). Diskusi membahas perkembangan dan solusi mengenai keberlanjutan pupuk subsidi. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu Ir. Sadar Subagyo selaku Sekertaris Jendral HKTI, Ir Entang Sastraatmaja selaku Ketua Harian DPD HKTI Prov Jabar dan Ketua Bidang Perkebunan DPN HKTI Sektor Perkebunan/Sawit Dr. Ir. Delima Azhari, M.S. 

Pupuk memiliki peran penting karena menentukan harga kebutuhan pokok. Namun pupuk bersubsidi terus menjadi permasalahan yang tidak dapat dihindarkan di Indonesia. 

Menurut Ir. Sadar Subagyo subsidi pupuk seharusnya difokuskan untuk penanaman padi bukan perkebunan yang lain. Karena, jumlah subsidi pupuk terus naik setiap tahun tetapi hasil tidak sesuai dengan kenaikan tersebut. 

"Luas area tanam berkurang dari 19 juta hektar menjadi 10 juta hektar, jadi luas berkurang. Pada tahun 2018 anggaran makin naik menjadi Rp 33,6 triliun dan produktivitasnya turun. Berawal 81 juta ton menjadi 56,5 juta ton," ujar Sadar.

Namun kendati mengalami koreksi luas lahan, anggaran terus melonjak sesuai data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanaman pangan. 

"Karena yang diajukan di data tersebut juga ada holtikultura, peternakan, dan perikanan," ungkapnya. 

Akan tetapi subsidi pupuk tetap diperlukan mengingat daya saing pertanian Indonesia terutama pada tanaman pangan. Sementara harga pangan ditentukan oleh harga pupuk yang terjangkau. 

Tetapi besaran subsidi harus ditinjau dengan validasi di lapangan. Dengan meningkatkan dukungan untuk perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk non subsidi spesifik komoditi seperti PT. Pupuk Gresik. 

Dia menambahkan, sasaran pupuk bersubsidi harus jelas karena harus menentukan salah satu tujuan yaitu menyejahterahkan petani miskin atau meningkatkan produktivitas. Karena keduanya akan berimplikasi pada target penerima pupuk bersubsidi. 

Sementara itu, ia mengimbau agar besaran penyaluran subsidi pupuk urea perlu dipertimbangkan karena penggunaan urea oleh petani sudah melewati batas rekomendasi teknis. Dengan cara memerlukan pengujian tanah sebelum melakukan penanaman. 

Selain itu, upaya digitalisasi pertanian dapat membantu efisiensi pemakaian pupuk dan seharusnya data penerima pupuk subsidi tersebut semakin update dan jelas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement