Amnesty Internasional Kecam Negara Kaya Penimbun Vaksin Covid-19

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Amnesty Internasional, Rabu (7/4/2021) menilai negara-negara kaya telah gagal dalam tes dasar solidaritas global karena menimbun vaksin Covid-19, serta menuduh China dan lainnya mengeksploitasi pandemi untuk merusak hak asasi manusia.

"Pandemi telah menyoroti ketidakmampuan dunia untuk bekerja sama secara efektif dan adil," kata Agnes Callamard, yang ditunjuk sebagai sekretaris jenderal Amnesty bulan lalu.

"Negara-negara terkaya hampir memonopoli pasokan vaksin dunia, meninggalkan negara-negara dengan sumber daya paling sedikit untuk menghadapi hasil kesehatan dan hak asasi manusia yang paling buruk," ujarnya.

Amnesty sangat mengkritik keputusan mantan presiden AS Donald Trump yang menarik Washington dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tengah pandemi, langkah ini kemudian dibalik oleh Presiden Joe Biden.

Callamard menyerukan percepatan segera peluncuran vaksin global, menyebut kampanye inokulasi sebagai ujian paling mendasar, bahkan belum sempurna, dari kapasitas dunia untuk kerja sama.

Sejak virus korona muncul di China pada akhir 2019, pandemi telah merenggut lebih dari 2,8 juta nyawa secara global dan menginfeksi setidaknya 130 juta orang.

Dilansir France24 yang mengutip AFP, meskipun ada seruan rutin untuk solidaritas global dari organisasi internasional, angka-angka menunjukkan ketidaksetaraan yang melebar dalam akses ke vaksin.

Menurut hitungan AFP, lebih dari setengah dari 680 juta lebih dosis yang diberikan di seluruh dunia berada di negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Israel. Sementara yang termiskin hanya menerima 0,1 persen dosis.

Pada akhir Maret lalu, WHO memperingatkan distribusi vaksin semakin tidak seimbang. Amnesty International telah mendukung inisiatif seperti platform pertukaran vaksin WHO C-TAP untuk berbagi pengetahuan, kekayaan intelektual, dan data.

Menurut WHO, inisiatif ini dapat digunakan untuk membangun kapasitas produksi dan lokasi produksi vaksin tambahan, terutama di Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Amnesty menolak keputusan "setengah-setengah" seperti yang dilakukan oleh kelompok negara G20 untuk menangguhkan pembayaran utang bagi 77 negara.

Amnesti juga mengecam China yang sangat tidak bertanggung jawab selama pandemi, dengan menuduh Beijing menyensor pekerja kesehatan dan jurnalis yang mencoba membunyikan alarm pada awal wabah.

"Covid-19 mengintensifkan tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dengan sejumlah jurnalis warga yang melaporkan wabah itu hilang, dan dalam beberapa kasus dipenjara," katanya.

Kelompok hak asasi manusia menunjuk pada bukti yang berkembang dari pelanggaran berat hak asasi manusia secara lebih luas di China, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa di Uyghur serta minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.   

Dikatakan negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Hongaria telah menggunakan pandemi untuk lebih membungkam kritik dan mengutip kekerasan oleh dinas keamanan di Brasil dan Nigeria terhadap gerakan protes di tahun lalu.

"Beberapa pemimpin telah mencoba untuk menormalkan tindakan darurat sombong yang telah mereka lakukan untuk memerangi Covid-19, sementara jenis pemimpin yang sangat ganas telah melangkah lebih jauh," kata Callamard.  

"Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Alih-alih mendukung dan melindungi orang, mereka hanya mempersenjatai pandemi untuk mendatangkan malapetaka pada hak-hak masyarakat," tambahnya. 

Amnesty Internasional mengatakan, selama keadaan darurat kesehatan, kelompok-kelompok seperti perempuan dan migran juga semakin terpinggirkan di beberapa bagian dunia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement