Anggota DPR RI: Food Estate Diharapkan Tidak Hanya di Kalteng dan Sumut

TIMESINDONESIA, SUMBAWA – Anggota Komisi IV DPR RI H. M. Syafruddin mengatakan, saat ini ada dua program pemerintah pusat yang fenomenal yaitu Food Estate yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Utara (Sumut). Di mana saat ini proyek tersebut masih terus berjalan walaupun pemerintah tengah harus berjuang dalam penanganan wabah covid-19.

"Kami tengah mengupayakan ke pemerintah supaya Food Estate tidak hanya ada di Kalteng dan Sumatera Utara saja tetapi juga di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat," ujar M Syafruddin pada acara Bimtek Petani dan Penyuluh Pertanian di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/4/2021).

Ia mengungapkan, dari 34 provinsi di Indonesia DPR RI mengupayakan setidaknya ada 5 provinsi lagi termasuk NTB agar memiliki program food estate yang serupa.

Dia menjelaskan, Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Rencananya Food Estate menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

"Tanah yang digunakan untuk Food Estate adalah eks proyek lahan gambut (PLG)," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mengembangan eks PLG adalah sebagai perluasan lahan penghasil cadangan pangan nasional. Apalagi dengan adanya Covid-19, ini FAO (Food and Agriculture Organization) sudah memeringatkan bahwa kemungkinan terjadi krisis pangan di dunia.

Negara produsen pangan tidak mau menjual persediaan pangan sehingga negara-negara pengimpor pangan seperti Indonesia mengalami krisis. Oleh sebab itu, lanjut dia, diharapkan nanti lahan Food Estate bisa menaikkan cadangan pangan nasional.

Dia juga mengatakan, cadangan pangan sebenarnya tidak hanya beras. Ada jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Negara Indonesia sangat kaya jenis makanan lokal. Tapi karena sejak masa Orde Baru masyarakat Indonesia dibiasakan dengan beras, hal itu terbawa hingga kini.

Dampaknya, kata dia, secara politik stok beras itu juga menjadi masalah kestabilan politik di Indonesia. Sebetulnya pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola Food Estate di Kalteng.

"Hal itu karena lahan rawa, terutama lahan gambut sangat rapuh dan heterogen. Apalagi eks PLG yang gagal. Kabupaten Pulang Pisau, salah satu lokasi yang akan dijadikan food estate," jelasnya.

Hal senada diungkapkan olen Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo “Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan,”

Proyek Food Estate atau lumbung pangan nasional yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan diuji coba pada musim tanam Oktober 2020-Maret 2021. Lahan seluas 28.000 hektare (ha) akan digunakan pada tahap awal pengembangan.

"Padi dipilih sebagai komoditas pertama dalam uji coba uji," ujar SYL.

Food Estate, kata SYL, tidak hanya menggunakan cara pertanian tradisional, tetapi juga ada intervensi mekanisme, sehingga tidak hanya sebatas sampai tahap panen, melainkan pengolahan hingga menjadi produk yang siap dipasarkan.

Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, mengatakan, Food Estate nantinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi di lahan eksisting akan meningkatkan produktivitas, indeks pertanaman yaitu dengan perbaikan jaringan irigasi, alsintan, dan pemanfaatan varietas.

Sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan memperbaiki jaringan irigasi yang sudah banyak tersumbat akibat pengendapan. "Kondisi ini membuat gorong-gorong jadi rusak dan mengakibatkan banjir karena tertutup lumpur," ujarnya terkait program Food Estate. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement