Workshop LLDIKTI Wil VII Bahas Soal Kebijakan Anti Korupsi hingga Antiperundungan

TIMESINDONESIA, MALANG – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur, Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA, membuka Workshop Implementasi Kebijakan Antikorupsi, Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wil VII, Angkatan IV, di Hotel Savana Malang, Selasa (6/4/2021).

“Mari kita ciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi mahasiswa dengan mengimplementasikan kebijakan antikorupsi dan 3 dosa pendidikan yaitu antiintoleransi, antikekerasan seksual dan antiperundungan. Kepada 318 PTS di LLDIKTI Wilayah VII harus dikuatkan komitmennya dengan melakukan kegiatan nyata untuk masyarakat luas di lapangan,” tekan Suprapto yang disampaikan secara daring dari Kantor LLDIKTI Wilayah VII.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 PT di Malang Raya. Masing-masing perguruan tinggi mengirimkan 3 perwakilan yang terdiri dari pimpinan bidang akademik, pimpinan bidang kemahasiswaan dan perwakilan organisasi mahasiswa.

Kampus Inovasi Universitas Widyagama Malang mengirimkan Wakil Rektor I Dr. Ir. Fachrudin, MT yang mengiktui acara secara luring di Hotel Savana Malang dan Wakil Rektor III Dr. Ir. SRDm Rita Hanafie, MP dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ia Dhiba Achva, yang mengikuti secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Setelah seremonial pembukaan, acara dilanjutkan dengan paparan materi pertama oleh perwakilan Spesialis Jejaring Pendidikan KPK, Niniek. Dalam paparannya yang bertitel membangun Budaya Antikorupsi di Perguruan Tinggi, disebutkan adanya enam hal yang akan terjadi oleh perbuatan korupsi yaitu merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, merusak proses demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia dan menyebabkan kejahatan lain berkembang.

Ibu muda berkerudung dan berkacamata ini kemudian menyebutkan bahwa akar dari korupsi adalah gratifikasi. Dibagian akhir paparan yang dilakukan secara daring, Niniek menyampaikan bahwa tiga hal yang harus dilakukan sebagai strategi memberantas korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan edukasi dan kampanye.

Setelah paparan pertama selesai, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Implementasi Kebijakan Antikorupsi, Antiintoleransi, Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan antara Tim Narasumber dari KPK dengan masing-masing perwakilan PTS dengan disaksikan oleh pejabat LLDIKTI 7.

Pemateri kedua dan ketiga disampaikan secara luring yaitu Implementasi Kebijakan Antikekerasan Seksual dan Antiperundungan di Perguruan Tinggi oleh Dr. Elfina L Sahetapy, SH, LLM dan Implementasi Kebijakan Antiintoleransi di Perguruan Tinggi oleh Dr. Hwian Christianto, SH, MH. Keduanya berasal dari PTS yang sama yaitu Universitas Surabaya.

Elfina yang mengawali paparannya dengan menyampaikan arti bullying menyebutkan bahwa bullying dikelompokkan menjadi tiga yaitu bullying fisik, bullying verbal dan bullying mental atau psikologis. Elfina juga menyampaikan bahwa hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  menyebutkan bahwa 67% bullying justru ditemukan di satuan pendidikan setingkat Sekolah Dasar.

Sebagai pemateri terakhir Hwian Christianto menyampaikan bahwa toleransi mencakup ruang lingkup yang luas meliputi agama, sosial, ekonomi dan budaya. Kebijakan antiintoleransi menjadi penting karena faktanya masyarakat Indonesia sangat pluralistik berkaitan dengan cara pandang, kepercayaan dan sikap yang berbeda. Penerapaan kebijakan antiintoleransi harus dilakukan secara hardskill dan softskill meliputi aktualisasi nilai-nilai Persatuan Indonesia, moderasi beragama dan moment kebersamaan terkait multikulturalisme. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement