KLB Deli Serdang Kandas, Partai Demokrat Jatim Syukuran

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar tasyakuran potong tumpeng pada Sabtu (3/4/2021) malam. Acara itu disebut wujud syukur lantaran Menkumham menolak pengesahan hasil KLB Demokrat belum lama ini.

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak mengungkapkan rasa syukur.

"Kami bersyukur atas diijabahinya doa kami bersama untuk melalui cobaan yang tidak sederhana yang dialami oleh Partai Demokrat beberapa waktu terakhir ini," katanya.

Dilansir dari Surya.co.id, selain Emil, sejumlah petinggi Demokrat Jatim juga nampak hadir dalam acara yang berlangsung di Kantor DPD Partai Demokrat Jatim pada akhir pekan tersebut.

Di antaranya, Plt Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Bayu Airlangga serta Bendahara Demokrat Jatim Sri Subiati.

Menurut Emil, acara itu berlangsung sederhana. Namun, dia mengatakan acara tersebut bermakna lantaran digelar sebagai wujud syukur berakhirnya polemik di tubuh Demokrat.

Wakil Gubernur Jatim itu memastikan pihaknya terus menggeber seluruh program kerja yang telah ditentukan. Apalagi, sejauh ini Emil mengatakan seluruh kerja politik di Demokrat Jatim tak terganggu dengan gonjang ganjing di partai berlambang mercy itu.

Kader Demokrat yang duduk di legislatif menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Sama halnya dengan kader yang berada di eksekutif, tetap berjalan. Begitu pula dengan para pengurus partai.

"Dari awal sebenarnya kita tidak merancang kegiatan yang bergantung pada hasil ini. Bukan. Karena kita selalu optimis bahwa secara landasan hukum, kongres 2020 sah," terangnya.

Namun, Emil tak memungkiri, setelah kasus ini mendapat titik terang. Maka pihaknya harus terus memastikan kerja-kerja partai yang dilakukan berdampak langsung pada masyarakat.

"Semua harus berujung pada terasanya kehadiran Demokrat ditengah masyarakat. Sekarang sudah berjalan, alhamdulillah kita apresiasi keputusan pemerintah pusat. Dan ini, bisa semakin menggenjot," ungkapnya.

Untuk diketahui, Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

Permohonan ini diajukan Moeldoko dan kawan-kawan setelah melakukan Kongres Luar Biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara pada awal Maret silam.

Keputusan itu juga ditanggapi oleh DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Demokrat Jatim menyambut baik keputusan pemerintah yang menolak pengesahan hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement