Kudeta Militer Membawa Myanmar Tercerai Berai

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bangsa Myanmar terancam semakin tercerai berai menyusul diumumkannya rencana pembentukan pemerintah persatuan nasional pada minggu pertama bulan April ini oleh Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) dalam upayanya menghilangkan kediktatoran serta menyusun Konstitusi baru.

CRPH dibentuk oleh anggota parlemen terpilih dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dilarang mengambil kursi di Parlemen Union oleh kudeta militer 1 Februari 2021 lalu.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir The Irrawaddy, CRPH mengatakan bahwa pemerintah persatuan nasional sementara akan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati lewat Piagam Demokrasi Federal. Pyidaungsu Hluttaw adalah Parlemen Persatuan Myanmar.

Menurut Piagam Demokrasi Federal setebal 20 halaman, yang diumumkan kepada publik Rabu (31/3/2021 malam), pemerintah persatuan akan terdiri dari seorang presiden, penasihat negara bagian, dua wakil presiden, seorang perdana menteri, menteri, dan deputi.

Menurut piagam itu mereka akan bekerja untuk menggulingkan junta militer dengan menggunakan segala cara mulai secara politik, ekonomi, sosial, melalui urusan luar negeri, melalui diplomasi, hingga pertahanan dan keamanan.

Piagam tersebut menguraikan kesepakatan awal tentang pembentukan persatuan demokratis federal dan pengaturan konstitusional sementara sebelum negara tersebut mengadopsi Konstitusi baru yang dapat menjamin kesetaraan dan otonomi melalui referendum nasional.

CRPH menyatakan penandatangan piagam adalah anggota parlemen terpilih yang dicegah untuk mengambil kursi parlemen oleh kudeta 1 Februari, partai politik pro-demokrasi, pemimpin pemogokan umum dan kelompok masyarakat sipil serta kelompok etnis bersenjata.

Setelah dikeluarkannya Piagam Demokrasi Federal ke publik, CRPH juga mengumumkan pencabutan Konstitusi 2008, dengan mengatakan bahwa Konstitusi 2008 itu dirancang untuk memperpanjang kekuasaan militer dan mencegah munculnya serikat federal yang demokratis.

"Pengambilalihan militer pada 1 Februari melanggar Konstitusi dan akibatnya membatalkannya," kata CRPH.

Didesain oleh rezim militer saat itu, Konstitusi 2008 secara otomatis memberi militer seperempat kursi parlemen dan tiga jabatan menteri bersama dengan kekuasaan khusus lainnya, hak istimewa dan kekebalan dari penuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah melakukan kudeta 1 Februari 2021, waktu itu militer langsung mengumumkan keadaan darurat satu tahun kemudian menahan Presiden U Win Myin, Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, dan pejabat pemerintah lainnya.

Hingga Rabu, militer telah menangkap dan menahan lebih dari 2.700 orang termasuk para pemimpin terpilih, anggota parlemen, aktivis politik, mahasiswa pengunjuk rasa, jurnalis, serta para pekerja yang memprotes kudeta.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), rezim militer Myanmar telah melakukan pembantaian terhadap sedikitnya 540 orang, termasuk lebih dari 40 anak-anak, dalam dua bulan terakhir.

Menyambut pengumuman CRPH tentang Piagam Demokrasi Federal dan penghapusan Konstitusi 2008, penduduk di Yangon menembakkan kembang api dan bertepuk tangan di tengah malam meskipun pasukan rezim melakukan patroli malam hari.

Orang-orang di beberapa kota mulai Kamis juga membakar salinan Konstitusi 2008 yang dirancang militer.

Pihak rezim militer Myanmar menyatakan CRPH sebagai asosiasi yang melanggar hukum dan menjamin anggotanya di bawah tuduhan penghasutan.

Militer Terus Membunuh Rakyatnya

Hari Kamis, militer Myanmar  dikabarkan masih membunuh  enam orang warga sipil meski tindakan mereka dikecam dunia internasional

Merekan menggunakan peralatan perang peluru tajam, granat tangan hingga bahan peledak berat dalam menghadapi demonstrasi anti kudeta.

Pada Kamis sore, pasukan keamanan dengan kasar juga  menyerang pawai anti-rezim di kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay.

Seorang anggota kelompok penyelamat di kota tersebut mengatakan kepada The Irrawaddy bahwa setidaknya dua orang tewas dan beberapa lainnya terluka di bangsal Sein Pan di Kotapraja Mahar Aung Myay, Mandalay.

Dia mengatakan bahwa pasukan keamanan juga menembak ke rumah-rumah dan menggunakan amunisi peledak berat selama tindakan keras terhadap pengunjuk rasa.

Video konfrontasi di Mandalay menunjukkan seorang pengunjuk rasa yang terluka ditinggalkan sendirian oleh pengunjuk rasa anti-rezim setelah pasukan keamanan terus menerus melepaskan tembakan dan meledakkan ledakan yang diyakini sebagai bom atau granat tangan.

Sejak Senin, penduduk desa telah melakukan perlawanan terhadap pasukan junta militer yang merangsek ke kota Kale di Wilayah Sagaing. 

Semula pasukan keamanan berencana menyerang protes anti-rezim di kota itu, tetapi dihadang oleh penduduk desa menggunakan senjata api perkusi tradisional buatan sendiri.

Kamis pagi hingga sore, penduduk desa dan pasukan junta bentrok di lokasi yang berjarak 15 mil dari kota Kale itu.

Selama bentrokan, dua warga desa tewas dan tiga lainnya terluka oleh tembakan pasukan rezim, kata seorang warga desa perempuan yang membantu orang-orang yang terluka kepada The Irrawaddy.

Dia juga mengatakan bahwa seorang lelaki tua dari desanya ditembak mati oleh pasukan rezim saat lelaki itu berada di rumahnya.

Saat ini, banyak warga desa yang mengungsi dari rumah mereka karena takut digerebek oleh aparat keamanan.

Kamis pagi, seorang pengunjuk rasa tewas dengan tembakan fatal di kepala dan satu orang terluka oleh pasukan keamanan yang menembaki protes anti-rezim di Kotapraja Monywa, Wilayah Sagaing.

Sepanjang penumpasan mematikan yang diintensifkan, puluhan ribu orang di seluruh negeri terus turun ke jalan setiap hari untuk menunjukkan pembangkangan mereka terhadap rezim militer.

Beberapa ribu anggota staf pemerintah mengambil bagian dalam gerakan pembangkangan sipil nasional untuk menentang kekuasaan militer Myanmar yang melakukan kudeta itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement