Soal KLB Kubu Moeldoko, Partai Demokrat Kota Ternate Apresiasi Kemenkumham RI

TIMESINDONESIA, TERNATE – Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menolak kepengurusan KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko mendapat apresiasi dari kader demokrat loyalis Agus Harimurti Yudhoyono. Tak terkecuali Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Ternate.

"Kami akhirnya lega dengan putusan pemerintah yang menolak KLB Deli Serdang,"ucap Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Ternate, Heny Sutan Muda kepada TIMES Indonesia di Ternate, Kamis (1/4/2021)

Mewakili Fraksi Demokrat, DPRD Kota Ternate, Heny menyampaikan terimakasih kepada Menkumham Yasona Laoly dan Presiden RI Joko Widodo yang bersikap netral melihat persoalan demokrat.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Ternate ini, keputusan tersebut bersifat final, untuk itu polemik partai Demokrat yang menghebohkan publik ini dengan sendirinya berakhir.

"Demokrat akan tetap solid mendukung kepemimpinan pak AHY. Untuk itu, sebagai kader marilah kita semua melihat kedepan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham menolak mengesahkan SK pengurus Demokrat hasil KLB lantaran masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak.

Hal ini disampaikan Menekumham RI Yasonna Laoly, dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Politisi dari PDIP tersebut mengaku, pemeriksaan dalam verifikasi tahap pertama dari pihaknya, sempat mengirim surat pada 19 Maret yang intinya meminta melengkapi kelengkapan dokumen dari kubu Moeldoko. Tapi hingga saat ini permintaan tersebut belum juga dilengkapi.

Oleh sebab itu, Kemenkumham RI tetap menganggap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai yang sah. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement