Moeldoko Klaim di Jalan yang Benar, AHY Membuka Pintu Maaf

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Perseteruan di Partai Demokrat, antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko, hingga kini masih terus berlanjut. Keduanya diketahui masih terus menyuarakan bahwa sama-sama di jalan dan posisi yang benar.

Kemarin, Moeldoko dalam akun Instagram resminya angkat bicara mengenai dirinya bisa menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tandingan hasil dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara itu.

Moeldoko menyampaikan, ia adalah orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Ia mengatakan, kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat.

Kata dia, hal ini telah terjadi pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat jelang Pemilu 2024. Pertarungan juga disebut dilakukan secara terstruktur dan gampang dikenali. "Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," kata Moeldoko.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) itu pun mengaku, apa yang tengah dilakukan olehnya untuk Partai Demokrat itu, adalah semata-mata upaya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. "Ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," ujarnya.

AHY Membuka Maaf

Menanggapi hal itu, AHY kembali menyampaikan bahwa dirinya masih tetap membuka pintu maaf bagi Moeldoko. Hal itu meski para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa kepada mantan Jenderal TNI itu.

"Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers lalu, pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko. Meskipun kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulah KSP Moeldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (29/3/2021) kemarin.

Akan tetapi kata AHY, sampai saat ini ia tidak melihat ada rasa penyesalan dan bersalah dari Moeldoko dan para pengikutnya itu. Sebaliknya, kata dia, mereka terus sibuk melontarkan kebohongan baru.

"Untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini," ujar AHY.

Keputusan Kemenkumham

Dalam konflik itu, kedua kubu Moeldoko dan AHY saat ini hanya tinggal menunggu keputusan dari Kemenkumham saja.

Kubu AHY telah menyerahkan sejumlah dokumen ke Kemenkumham untuk membuktikan penyelenggaraan KLB Deli Serdang tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang disahkan pemerintah.

Sementara kubu Moeldoko juga telah menyerahkan semua dekumen hasil dari KLB tersebut.

Dalam hal itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun sudah berjanji, pihaknya akan bersikap profesional dan objektif dalam memutuskan konflik tersebut.

"Kita aturannya jelas kok, aturannya jelas. Diserahkan saja, kita akan mengambil keputusan secara profesional," katanya soal Partai Demokrat kubu Moeldoko dan AHY. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement