GMNI Minta Kemenlu RI Pimpin Gerakan Anti Rasialisme Global

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino meminta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk bertanggung jawab atas kasus dua remaja asal Indonesia yang dikabarkan menjadi korban serangan oleh sekelompok orang di stasiun kereta di Philadelphia, Pennsylvania, AS.

"Tentu Kemlu berkewajiban untuk melindungi warga negara kita. Namun Kemlu juga harus mendesak pemerintah AS bertanggung jawab agar peristiwa tersebut tidak terulang," ujar Arjuna dalam keterangannya, Minggu (28/3/2021).

Menurut Arjuna, ada dua alasan Kemlu RI perlu mendesak pemerintah AS lebih bertanggung jawab, terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan komitmen AS terhadap nilai-nilai Declaration of Independence yang memuat humanisme universal.

Pertama, kekerasan tersebut diduga berakar dari stigma orang Asia pembawa virus Covid-19, yang didengungkan oleh sejumlah politisi AS seperti Donald Trump dan politisi konservatif lainnya yang yang gemar menyudutkan otoritas Cina atas penyebaran virus ke penjuru dunia.

Menurut dia, pernyataan Trump dan sejumlah pejabat publik AS di media massa yang menyerukan kata-kata rasial seperti "virus Wuhan", "Kung Flu", dan sebagainya berpengaruh besar pada penanaman sentimen dan stigma rasial warga Amerika Serikat bahkan dunia yang berujung pada kekerasan.

Kedua, Arjuna mengungkapkan pemerintah AS sudah meratifikasi International Convention on The Eliminationo of Alll Form of Racial Discrimination 1965 (CERD). Maka sudah sepatutnya pemerintah Amerika Serikat melakukan upaya access to justice kepada semua warga yang menjadi korban tindakan rasialisme.

"Pemerintah AS sudah meratifikasi CERD yang secara eksplisit melarang segala bentuk tindakan rasialisme. Sehingga perlu kita tagih komitmennya, apalagi AS dikenal sebagai negara promotor HAM dan Demokrasi," ujarnya.

Sebagai masukan, GMNI meminta Kemenlu RI untuk mencari solusi jangka panjang mengingat sentimen Anti Asia merebak bukan hanya di AS melainkan di sejumlah negara Eropa seperti Perancis, Belanda, Jerman bahkan Australia dan India. Indonesia bisa mengajak pemimpin negara Asia lainnya bersama Komisi PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial atau CERD untuk mencari formula perlindungan warga negaranya dari tindakan rasialisme yang sedang meningkat.

"Indonesia bisa mengajak negara Asia lainnya bersama Komisi CERD PBB untuk mencari solusi jangka panjang. Saya kira Indonesia bisa memimpin misi kemanusiaan ini, karena itu amanat pembukaan UUD 45, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Arjuna Putra Aldino, Ketua DPP GMNI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement