Amerika Serikat dan Inggris Black List Dua Konglomerasi Militer Myanmar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dua konglomerasi perusahaan yang dikendalikan militer Myanmar, Economic Holdings Public Company Ltd (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Ltd (MEC) diblack-list Amerika Serikat dan Inggris.

Departemen Keuangan AS memasukkan dua konglomerasi itu ke dalam daftar hitam menyusul tindakan keji yang dilakukan aparat militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa dan rakyat sipil yang tidak berdosa.Aset apapun yang dimiliki di Amerika Serikat akan dibekukan.

Terakhir militer Myanmar juga sengaja menembak mati bocah umur 7 tahun, Khin Myo Chit, yang berada di pangkuan ayahnya saat berada di dalam rumahnya.

Dilansir Reuters, sanksi black-list itu diumumkan sejak Kamis (25/3/2021). Amerika Serikat menyebutnya tindakan keras yang mematikan para tentara Myanmar itu pelanggaran yang menjijikkan.

Tak lama setelah pengumuman itu, Departemen Luar Negeri mengutuk terus penggunaan kekuatan mematikan oleh pihak berwenang di Myanmar selama akhir pekan yang mengakibatkan kematian sedikitnya 27 orang, termasuk beberapa anak.

"Tindakan yang menjijikkan dan brutal terhadap anak-anak ini, salah satunya berusia tujuh tahun yang ditembak dan dibunuh di rumahnya saat duduk di pangkuan ayahnya, selanjutnya menunjukkan sifat mengerikan dari serangan rezim militer Burma terhadap rakyatnya sendiri," kata juru bicara departemen, Ned Price dalam sebuah pernyataan.

Inggris memberlakukan sanksi serupa pada MEHL, karena pelanggaran HAM serius oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya.

Perwakilan dari dua entitas, yang mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar, tidak segera berkomentar ketika Reuters melaporkan pada hari Rabu bahwa sanksi tersebut diharapkan.

Tindakan Kamis adalah yang paling signifikan sejauh ini terhadap kepentingan bisnis militer Myanmar, yang berkisar dari bir, rokok hingga telekomunikasi, ban, pertambangan, serta real estat.

Tak lama setelah pengumuman itu, Departemen Luar Negeri mengutuk terus penggunaan kekuatan mematikan oleh pihak berwenang di Myanmar selama akhir pekan yang mengakibatkan kematian sedikitnya 27 orang, termasuk beberapa anak.

“Tindakan yang menjijikkan dan brutal terhadap anak-anak ini, salah satunya berusia tujuh tahun yang ditembak dan dibunuh di rumahnya saat duduk di pangkuan ayahnya, selanjutnya menunjukkan sifat mengerikan dari serangan rezim militer Burma terhadap rakyatnya sendiri,” juru bicara departemen Ned Price mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Washington juga membekukan aset apa pun yang dipegang oleh entitas Myanmar di Amerika Serikat dan merupakan yang terbaru dari serangkaian sanksi menyusul pengambilalihan militer yang menargetkan bank sentral Myanmar serta jenderal pemimpin tertinggi.

Sanksi tersebut berupa larangan perusahaan atau warga negara Amerika untuk berdagang atau melakukan transaksi keuangan dengan yang terdaftar.

Karena hampir semua pembayaran dolar jelas melalui lembaga keuangan Amerika Serikat, maka langkah tersebut secara efektif mengeluarkan perusahaan yang masuk daftar hitam dari sistem perbankan Amerika.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menambahkan, militer Myanmar "telah mengambil tindakan yang semakin mengganggu yang ditujukan pada warga mereka sendiri sejak 1 Februari".

"Tindakan ini secara khusus akan menargetkan mereka yang memimpin kudeta, kepentingan ekonomi militer, dan aliran dana yang mendukung penindasan brutal militer Burma. Tindakan ini tidak diperuntukkan orang-orang Burma," tambahnya.

"Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukkan bahwa kami akan menindaklanjuti janji kami untuk menuntut pertanggungjawaban atas kudeta dan kekerasan yang menjijikkan dan pelanggaran lain yang telah kami lihat dalam beberapa pekan terakhir," kata Blinken.

Pada sidang Senat Amerika Serikat Senator Ed Markey, ketua subkomite Asia dari Partai Demokrat mengatakan, menyambut baik sanksi terbaru bahkan ia menyerukan lebih banyak lagi.

"Lebih banyak yang harus dilakukan untuk menyangkal garis kehidupan ekonomi tentara dan menyangkal senjata perang. Amerika Serikat harus memainkan peran utama dalam mendesak mitra dan sekutu kami, termasuk anggota ASEAN, untuk mengambil langkah-langkah untuk memotong pendanaan untuk militer," katanya, mengacu pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Kelompok hak asasi manusia juga  menyambut baik langkah AS tetapi juga mendesak lebih banyak langkah.

Human Rights Watch mengatakan sanksi tersebut akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi para konglomerat dalam berbisnis dengan perusahaan luar.

"Ini adalah langkah yang sangat penting tetapi ini bukanlah sanksi ekonomi terbesar yang dapat diterapkan,":kata direktur advokasi Asia kelompok tersebut, John Sifton.

John Sifton menambahkan, Amerika Serikat juga harus menargetkan pendapatan Myanmar dari usaha patungan gas alam dengan perusahaan internasional.

Global Witness mendesak Uni Eropa untuk juga menjatuhkan sanksi pada kepentingan bisnis militer, dan mengatakan Inggris harus mengikuti Amerika Serikat dalam menyasar MEC.

Dalam mengumumkan sanksi, Amerika Serikat mengeluarkan beberapa lisensi yang memberikan pengecualian untuk transaksi resmi pemerintah AS dan transaksi organisasi internasional dan nonpemerintah.

Satu lisensi mengesahkan transaksi yang diperlukan untuk menghentikan bisnis yang melibatkan konglomerasi yang dikendalikan militer Myanmar, yakni MEC dan MEHL atau entitas apa pun yang mereka miliki, hingga 22 Juni. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement