Etnis Bersenjata Karen di Myanmar Blokir Ratusan Karung Beras dan Minyak

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Organisasi etnis bersenjata, Serikat Nasional Karen (KNU) di Myanmar telah memblokir setidaknya 700 karung beras dan minyak yang dicurigai akan disuplai ke tentara Myanmar (Tatmadaw).

Brigade 5 KNU menghentikan pengiriman itu di pinggiran Sungai Salween ke Negara Bagian Karen pada hari Sabtu (20/3/2021). Hingga kini, seperti dilansir The Irrawaddy, ratusan karung beras dan minyak masih teronggok di sana.

Juru bicara Brigade 5 KNU, Mayor Saw Kler Doh memastikan bahwa tidak akan ada makanan yang disuplai ke tentara Tatmadaw (militer Myanmar) yang diisolasi di Distrik Papun Negara Bagian Karen.

“Kami melarang mereka mengirim karung beras. Jika mereka membawa beras yang bertentangan dengan pesanan kami, kami akan melakukan apa yang diizinkan untuk kami lakukan di wilayah kami. Kami ingin membuang air sebelum api mulai menyala. Kami mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah konflik meningkat. Jika terjadi sesuatu karena mereka tidak memenuhi permintaan kami, kami tidak akan bertanggung jawab," katanya.

Tidak dapat menggunakan rute pasokan di dalam Myanmar, Tatmadaw membeli 700 karung beras dan minyak dari Thailand, di tepi seberang Sungai Salween ke Negara Bagian Karen. Pada hari Sabtu, makanan diturunkan di sisi Sungai Salween Myanmar, tetapi beras dan minyak terhenti di sana sejak saat itu.

KNU mengatakan memblokir pengiriman makanan karena 500 orang Karen setempat saat ini terkena dampak konflik bersenjata di Distrik Papun, dan juga karena tidak mendukung rezim militer dan tidak dapat menerima junta yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah di seluruh negeri.

Brigade 5 KNU mengeluarkan peringatan dalam bahasa Burma dan Thailand yang mengatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir siapa pun yang membawa makanan untuk tentara rezim militer Myanmar.

"Biasanya mereka mengirim persediaan makanan untuk pasukan di Papun pada waktu-waktu seperti ini. Tapi tahun ini, mereka melakukan kudeta dan menindas rakyat. Mereka bukan pemerintah yang sah. Kediktatoran militer akan bertahan jika mereka dapat mempertahankan pasukan mereka di wilayah kita. Karena itu kami mencegah mereka mengirimkan makanan. Orang-orang tidak mendukung mereka dan kami mendukung rakyat," kata Saw Kler Doh.

Hingga kini Tatmadaw tidak membuat pernyataan publik tentang pemblokiran pasokan makanan di Distrik Papun itu. Militer juga tidak meminta KNU untuk mengizinkan makanan dikirimkan.

Setelah beras dan minyak diturunkan oleh orang Thailand itu, orang-orang Karen dan organisasi sosial sipil Karen, serta warga dari bagian lain negara itu, menyatakan ketidaksetujuan mereka atas keputusan militer Thailand untuk menjual makanan kepada junta Myanmar.

Bahkan orang-orang Myanmar buru-buru mengutuk tindakan militer Thailand itu melalui Twitter dan Facebook. Mereka meminta tentara Thailand untuk tidak mendukung pasukan keamanan rezim militer yang membunuh pengunjuk rasa damai yang berdemonstrasi menentang kudeta junta 1 Februari.

"Tentara Thailand tidak memasok ke tentara Myanmar. Tidak  ada kontak dari tentara Myanmar yang meminta bantuan atau meminta bantuan dari kami," kata komandan Angkatan Naresuan dari tentara Thailand, Mayor Jenderal Amnat Srimak dalam sebuah pernyataan.

"Jika ada pasokan, saya pikir itu adalah perdagangan biasa di penyeberangan perbatasan biasa. Ini tidak akan kami blokir jika produknya tidak melanggar hukum dan mengikuti prosedur bea cukai," ujarnya.

Bentangan Sungai Salween di Papun memang berada di bawah kendali KNU Brigade 5 dan merupakan rumah bagi pos terdepan KNU, desa dan kamp Karen untuk pengungsi internal, serta pos terdepan militer junta.

Penduduk setempat juga mengatakan bahwa beras dan minyak bukan bagian dari perdagangan reguler antara kedua negara, tetapi hanya dipasok ke unit Tatmadaw.

Pada tahun 2015 KNU menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata Nasional, tetapi konflik dengan Tatmadaw di Negara Bagian Karen tidak pernah benar-benar berakhir karena peningkatan militerisasi dan pembangunan jalan oleh unit Tatmadaw di daerah-daerah di bawah kendali Brigade 5. Telah terjadi bentrokan baru antara KNU dan pasukan rezim militer sejak kudeta. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement