Amerika Serikat dan Sekutunya Umumkan Sanksi, China Langsung Membalas

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Disanksi Amerika Serikat dan sekutunya, China langsung membalas dengan tindakan hukuman terhadap Uni Eropa yang tampak lebih luas, termasuk anggota parlemen Eropa, diplomat, lembaga dan keluarga, yang melarang bisnis mereka berdagang dengan China.

Pembalasan termasuk sanksi terhadap anggota parlemen Eropa, badan pembuat keputusan kebijakan luar negeri utama UE yang dikenal sebagai Komite Politik dan Keamanan, dan dua lembaga.

Dilansir Reuters, politisi Jerman Reinhard Butikofer, yang memimpin delegasi Parlemen Eropa untuk China, termasuk di antara tokoh paling terkenal yang terkena dampak.

Yayasan Aliansi Demokrasi nirlaba, yang didirikan oleh mantan sekretaris jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen juga ada dalam daftar, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Juga termasuk Adrian Zenz, seorang sarjana Jerman yang penelitiannya dikutip oleh Departemen Luar Negeri tahun lalu ketika menyoroti dugaan pelanggaran di Xinjiang.

Belanda memanggil duta besar China untuk Den Haag setelah Beijing mengumumkan tindakannya terhadap 10 orang Eropa, sementara Parlemen Eropa, bersama dengan menteri luar negeri Jerman, Belanda, Belgia, dan menteri luar negeri lainnya, menolak pembalasan China.

"Sanksi ini membuktikan bahwa China peka terhadap tekanan," kata anggota parlemen Belanda Sjoerd Sjoerdsma, yang dimasukkan dalam daftar sanksi China, di Twitter. “Biarlah ini menjadi penyemangat bagi semua kolega Eropa saya: Bicaralah!”

Dibatasi untuk memasuki China atau berbisnis dengannya, Beijing menuduh targetnya sangat merugikan kedaulatan negara atas persoalan Xinjiang.

Semua,  27 pemerintahan Uni Eropa setuju dengan tindakan hukuman blok itu, hanya menteri luar negeri Hongaria, Peter Szijjarto yang menyebutnya sebagai yang "berbahaya" dan "tidak berguna".

Amerika Serikat dan sekutunya, Uni Eropa, Senin (22/3/2021) mengumumkan sanksi untuk China pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Pemerintah Barat berusaha meminta pertanggungjawaban Beijing atas penahanan massal Muslim Uighur di barat laut China, di mana Amerika Serikat mengatakan China melakukan genosida.

Tapi China menyangkal semua tuduhan itu.

"Di tengah meningkatnya kecaman internasional, (China) terus melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pernyataannya menjelang pertemuan dengan para menteri Uni Eropa dan NATO di Brussels pekan ini.

Reuters melansir, Kementerian luar negeri Kanada mengatakan, bukti kuat telah menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang dipimpin oleh pemerintah China.

Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Para aktivis dan beberapa politisi Barat menuduh China menggunakan penyiksaan, kerja paksa, dan sterilisasi.

China menyebut kamp-kampnya itu disediakan untuk pelatihan kejuruan dalam rangka  melawan ekstremisme.

Secara terpisah, menteri luar negeri Australia dan Selandia Baru mengeluarkan pernyataan dengan mengungkapkan kekhawatiran besar tentang meningkatnya jumlah laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia yang parah terhadap etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Mereka menyambut baik langkah-langkah yang diumumkan oleh Kanada, Uni Eropa, Inggris dan Amerika Serikat.

Uni Eropa adalah yang pertama menjatuhkan sanksi pada hari Senin terhadap empat pejabat China, termasuk direktur keamanan tertinggi, dan satu entitas, keputusan yang kemudian dicerminkan oleh Inggris dan Kanada.

Mereka yang juga menjadi sasaran Amerika Serikat adalah Chen Mingguo, direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang dan pejabat senior lainnya di wilayah itu, Wang Junzheng.

Amerika Serikat tahun lalu telah menetapkan sanksi kepada pejabat tinggi di Xinjiang, Chen Quanguo, yang tidak menjadi sasaran sekutu Barat lainnya pada hari Senin, untuk menghindari perselisihan diplomatik yang lebih besar, kata para ahli dan diplomat.

Menteri luar negeri Kanada dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dimana ketiganya bersatu dalam menuntut agar China mengakhiri praktik represif di Xinjiang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement