Amerika Serikat Umumkan Sanksi Seri Kedua untuk Junta Militer Myanmar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Amerika Serikat dan sekutunya mengumumkan sanksi seri kedua, selain para pejabat militer kini  juga kepada Kepala Kepolisian Myanmar atas tindakan keras mereka yang telah membunuh lebih dari 194 orang pengunjukrasa damai, pro demokrasi.

Sebelumnya, bersama Uni Eropa, Amerika Serikat juga diumumkan sanksi karena Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap China atas penindasan yang berlangsung di provinsi Xinjiang termasuk terhadap Muslim Uyghur.

"Amerika Serikat terus menyerukan kepada rezim militer Myanmar untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil. Menghentikan serangannya terhadap anggota masyarakat sipil, jurnalis, dan serikat buruh. Menghentikan pembunuhan brutal oleh pasukan keamanannya, dan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Dilansir CNN, Amerika Serikat menuding Kepala Polisi Myanmar, Than Hlaing, dan komandan Biro Operasi Khusus, Letnan Jenderal Aung Soe, serta dua unit tentara untuk bertanggung jawab atau terlibat atau terlibat secara langsung atau tidak langsung atau berusaha untuk terlibat dalam, tindakan atau kebijakan yang melarang, membatasi, atau menghukum pelaksanaan kebebasan berekspresi atau berkumpul oleh orang-orang di Burma,"kata Blinken dalam sebuah pernyataan yang masih menggunakan kata Burma, nama lain untuk Myanmar.

Anggota salah satu unit militer termasuk di antara pasukan keamanan yang menembakkan peluru tajam ke kerumunan pengunjuk rasa di ibu kota Mandalay, dan kedua unit tersebut adalah bagian dari strategi sistemik dan terencana pasukan keamanan Burma untuk meningkatkan penggunaan senjata mematikan. memaksa," ujar Blinken.

"Penunjukan ini menunjukkan bahwa kekerasan ini tidak akan dibiarkan begitu saja," kata diplomat tertinggi AS itu.

Uni Eropa juga menargetkan pejabat militer senior Myanmar, termasuk panglima tertinggi, wakil panglima tertinggi, serta seorang pejabat yang mengepalai komisi pemilihan.

Blinken mencatat bahwa Inggris dan Kanada juga memberikan sanksi kepada banyak orang yang sama.

"Amerika Serikat, bersama dengan sekutu dan mitra kami, telah mendukung mereka. Sebagai tanggapan, rezim militer melanjutkan tindakan kerasnya yang kejam, yang telah menewaskan sedikitnya 194 orang hingga saat ini, termasuk pengunjuk rasa damai," tambah Blinken.

"Junta melanjutkan upayanya untuk membatalkan hasil pemilu demokratis dengan secara brutal menindas pengunjuk rasa damai dan membunuh individu yang hanya menuntut suara di masa depan negara mereka," tegasnya.

Myanmar dalam kekacauan setelah militer merebut kekuasaan lewat kudeta dengan  mengklaim bahwa pemilu 8 November, yang dimenangkan oleh partai pemimpin politik Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, telah dirusak oleh penipuan. Padahal komisi pemilihan negara telah membantah klaim itu, militer tutup tepinga dan bahkan kemudian mengganti komisi tersebut.

Kudeta tersebut menandai kembalinya kekuasaan militer, yang menahan Myanmar selama beberapa dekade sebelum pembukaan demokrasi yang dimulai sekitar tahun 2010.

Ketika warga negara Myanmar turun ke jalan untuk mempertahankan sistem pemilihan mereka dengan pemogokan dan protes, militer justru menanggapinya dengan kekerasan yang meningkat dan upaya untuk membungkam komunikasi. Akses internet telah dibatasi, jurnalis telah ditangkap dan beberapa surat kabar dilarang terbit.

Amerika Serikat dan sekutunya pun telah mengumumkan sanksi seri kedua, selain para pejabat militer kini  juga kepada Kepala Kepolisian Myanmar atas tindakan keras mereka yang telah membunuh lebih dari 194 orang pengunjukrasa damai, pro demokrasi itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement