Uni Eropa Mengincar 11 Orang Disanksi Terkait Kudeta Militer Myanmar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pembunuhan oleh junta militer Myanmar masih terus berlangsung hingga Senin (22/3/2021) siang tadi dan Uni Eropa telah mengincar 11 orang yang terkait dengan kudeta militer Myanmar untuk diberi sanksi.

Uni Eropa saat ini sedang membahas sanksi yang akan dikenakan kepada 11 orang itu. Karena pembahasannya belum selesai, rincian nama-nama mereka tidak diungkapkan.

Reuters melansir, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas menilai pembunuhan yang dilakukan junta militer Myanmar kepada rakyatnya itu telah sampai pada tingkat yang tak tertahankan lagi.

"Itulah sebabnya kami tidak akan bisa lagi untuk menghindari pemberian sanksi," katanya kepada wartawan saat  tiba di Brussel untuk membahas itu dalam  pertemuan dengan rekan-rekannya Uni Eropa-nya.

Sanksi tersebut akan menjadi respons paling signifikan UE terhadap peristiwa di Myanmar sejauh ini. Nama-nama 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan para demonstran akan diumumkan setelah pertemuan tersebut.

Dalam kekerasan terbaru, tiga orang tewas di Mandalay, kata saksi mata dan portal berita Myanmar Now, temasuk seorang bocah laki-laki berumur 15 tahun.

"Tun Tun Aung, 15, meninggal  di gubuknya setelah diterjang peluru saat pasukan keamanan melepaskan tembakan di daerah kota Mya Yi Nandar," kata saudara perempuannya.

"Adikku sedang duduk di dekat jendela," katanya. "Kami tinggal di daerah penghuni liar. Rumah kami tidak cukup kuat untuk menghentikan peluru," ujarnya.

Myanmar Now melaporkan, enam orang meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka di kota itu pada hari Minggu.

Menurut para diplomat dan dokumen yang dilihat oleh Reuters pekan lalu, Uni Eropa juga berencana untuk menargetkan perusahaan "menghasilkan pendapatan untuk, atau memberikan dukungan keuangan kepada, Angkatan Bersenjata Myanmar".

“Kami tidak bermaksud untuk menghukum rakyat Myanmar tapi mereka yang terang-terangan melanggar hak asasi manusia,” kata Maas.

Militer sangat terlibat dalam bisnis. Konglomeratnya termasuk Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC) yang tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur hingga makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan.

Sanksi baru diharapkan bisa menghalangi investor dan bank Uni Eropa untuk berbisnis dengan mereka. Mereka mengikuti keputusan Amerika Serikat bulan lalu yang telah mentargetkan militer dan kepentingan bisnisnya.

Inggris, bekas kekuatan kolonial, bulan lalu juga  membekukan aset dan melarang perjalanan pada tiga jenderal Myanmar atas kudeta militer.

Myanmar telah terkunci dalam krisis sejak pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi digulingkan oleh militer pada 1 Februari.

Kini Uni Eropa sedang membahas sanksi yang akan diberikan kepada junta militer Myanmar yang masih terus melakukan pembunuhan dalam upayanya meredam unjukrasa damai anti kudeta, dan 11 orang diincar karena terkait dengan kudeta militer.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement