Kopi TIMES

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Upaya Penanganan Covid-19

Jumat, 19 Maret 2021 - 05:44 | 35.04k
Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Sebagai Upaya Penanganan Covid-19
Dewangga Putra Mikola, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Era desentralisasi telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Sehubungan dengan kondisi wabah Covid-19 saat ini, Indonesia membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat. Pemerintah sejatinya telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menangani Covid-19, seperti kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Secara de facto, Indonesia saat ini berada pada masa hukum negara darurat. Sehingga, hukum nasional tidak berlaku seperti pada kondisi normal (sebelum pandemi). Pelaksanaan hukum darurat membolehkan negara untuk melakukan sesuatu selain prinsip hukum, tak terkecuali mengesampingkan kewenangan otonomi daerah.

Hanya saja, status daerah yang diberlakukan mengabaikan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah pada proses penanganan Covid-19. Pemerintah daerah yang semestinya menjadi aktor utama penanganan Covid-19 justru tidak bisa membuat keputusan sendiri dan bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah banyak terkekang pemerintah pusat. Misalnya saja saat penetapan PSBB, baik gubernur, bupati, atau walikota setempat harus membuat permohonan kepada pusat (Menteri Kesehatan). Hal inilah memakan banyak waktu yang harus dijalani oleh pemerintah daerah. Padahal, kondisi pandemi saat ini, segala sesuatu harus dijalankan secara cepat dan tepat.

Contoh lainnya adalah pada penetapan kebijakan PKM yang di mana pemerintah daerah tidak bisa menolak keputusan pemerintah pusat. Pada pelaksanaannya, selama pembatasan diterapkan, tidak ada kontrol pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah. Pengawasan yang kurang jelas ini bisa dilihat dari laju kendaraan di jalan raya yang sama seperti hari-hari biasanya.

Walau dilegalkan pada kondisi darurat, kekang pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah jelas berlawanan dengan semangat otonomi daerah yang telah lama diperjuangkan sejak masa reformasi. Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip dasar yang tertuang pada UUD 1945 dan tidak boleh dilanggar. Adapun konstitusi merupakan kesepakatan mengenai prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri.

Pada otonomi daerah, Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menjelaskan bahwa otonomi daerah dijalankan seluas-luasnya kecuali urusan secara nyata yang telah ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kelonggaran bagi setiap daerah untuk bisa memaksimalkan potensinya agar ketimpangan antar daerah dapat ditekan. Hanya saja, kelonggaran tersebut ditarik kembali saat pandemi hingga akhirnya menimbulkan perlambatan pelaksanaan penanganan Covid-19 di daerah.

Perlunya Kolaborasi

Di masa Pandemi Covid-19, kolaborasi antara pusat dan daerah sudah semestinya bisa terbentuk. Kolaborasi sangat dibutuhkan karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kondisi sosial masyarakat, budaya, geografis, dan aspek lingkungan mereka dibandingkan pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga berhak merumuskan strategi yang tepat untuk melawan pandemi Covid-19.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengelola daerahnya. Hanya saja, di masa tanggap darurat ini, perlu adanya solusi agar bisa mencegah dominasi pusat kepada daerah, selain kondisi darurat militer. Di satu sisi, perlu adanya regulasi secara spesifik yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah pada masa darurat bencana.

Kenyataannya, Indonesia belum memiliki regulasi untuk mengatur kondisi darurat negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya mengatur mengenai perubahan APBD pada masa kondisi darurat. Pemerintah tidak perlu membuat UU baru, melainkan cukup merievisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Revisi ini bisa dengan memberikan desentralisasi lebih luas dan fleksibel sebagaimana amanat UUD 1945. Pengaturan ini tidak hanya mengenai realokasi anggaran, melainkan juga pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Ke depannya, pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi menghadapi situasi darurat kesehatan nasional. Pemerintah pusat tetap bisa bertindak sebagai koridor konstitusi. Namun, juga melibatkan pemerintah daerah mengenai mekanisme kebijakan tanggap darurat di daerahnya. Dengan begitu, Indonesia bisa menemukan jalan keluar untuk menangani Covid-19.

Sinergi yang baik antara ppemerintah pusat dan daerah nantinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan berjalan dengan baik dalam menangani Covid-19.

***

*)Oleh: Dewangga Putra Mikola, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • Gempa M 5,2 Terjadi di Tanggamus Lampung, Tak Berpotensi Tsunami
    Gempa M 5,2 Terjadi di Tanggamus Lampung, Tak Berpotensi Tsunami
    12/04/2021 - 09:43
  • Catatan Egy Massadiah Mengawal Kepala BNPB Doni Monardo: Gas Poll demi Penanganan Bencana
    Catatan Egy Massadiah Mengawal Kepala BNPB Doni Monardo: Gas Poll demi Penanganan Bencana
    12/04/2021 - 09:38
  • Hobi Menulis itu Keren!, Tentang “Gerakan Pelajar Menulis”
    Hobi Menulis itu Keren!, Tentang “Gerakan Pelajar Menulis”
    12/04/2021 - 09:14
  • Hery Legend Car Interior, Spesialis Modifikasi Jok Mobil dan Audio di Bekasi
    Hery Legend Car Interior, Spesialis Modifikasi Jok Mobil dan Audio di Bekasi
    12/04/2021 - 09:09
  • Ngopi Pagi: Taubat
    Ngopi Pagi: Taubat
    12/04/2021 - 08:47

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Catatan Egy Massadiah Mengawal Kepala BNPB Doni Monardo: Gas Poll demi Penanganan Bencana
    Catatan Egy Massadiah Mengawal Kepala BNPB Doni Monardo: Gas Poll demi Penanganan Bencana
    12/04/2021 - 09:38
  • Hobi Menulis itu Keren!, Tentang “Gerakan Pelajar Menulis”
    Hobi Menulis itu Keren!, Tentang “Gerakan Pelajar Menulis”
    12/04/2021 - 09:14
  • Ngopi Pagi: Taubat
    Ngopi Pagi: Taubat
    12/04/2021 - 08:47
  • Terorisme dan Politik Global (3)
    Terorisme dan Politik Global (3)
    12/04/2021 - 06:00
  • Kurikulum Darurat Menuntut Kreatifitas di Masa PJJ
    Kurikulum Darurat Menuntut Kreatifitas di Masa PJJ
    11/04/2021 - 14:15
  • Interaksi Intepretasi Ilmu Informasi
    Interaksi Intepretasi Ilmu Informasi
    11/04/2021 - 11:34
  • Pendangkalan Politik Perempuan Dalam Terorisme
    Pendangkalan Politik Perempuan Dalam Terorisme
    11/04/2021 - 10:31
  • Ngopi Pagi: Ramadan
    Ngopi Pagi: Ramadan
    11/04/2021 - 08:13

KULINER

  • Kuliner Keliling Dunia Selama Ramadan di JW Marriott Hotel Surabaya
    Kuliner Keliling Dunia Selama Ramadan di JW Marriott Hotel Surabaya
    10/04/2021 - 22:39
  • Warung Mak Yar Ngawi, Spesialis Ayam Goreng Jawa
    Warung Mak Yar Ngawi, Spesialis Ayam Goreng Jawa
    10/04/2021 - 16:16
  • Menikmati Siomay Ikan Tenggiri nan Mak Nyus di Kota Batu
    Menikmati Siomay Ikan Tenggiri nan Mak Nyus di Kota Batu
    10/04/2021 - 10:08
  • Bukan Mie Biasa, Ini Cwie Mie di Malang yang Enak Dicoba
    Bukan Mie Biasa, Ini Cwie Mie di Malang yang Enak Dicoba
    10/04/2021 - 03:28
  • Praktis, Resep Asli Sambel Pecel Khas Blitar Anti Kolesterol
    Praktis, Resep Asli Sambel Pecel Khas Blitar Anti Kolesterol
    09/04/2021 - 12:52
  • Diving Header Edinson Cavani Warnai Kemenangan MU Atas Tottenham
    Diving Header Edinson Cavani Warnai Kemenangan MU Atas Tottenham
    12/04/2021 - 00:27
  • Ini Sosok Pasukan Khusus Mata Tajam Penjaga Nyawa Letjen TNI Prabowo
    Ini Sosok Pasukan Khusus Mata Tajam Penjaga Nyawa Letjen TNI Prabowo
    12/04/2021 - 06:10
  • Ole Gunnar Solskjaer: Sikap Son Heung-min Memalukan
    Ole Gunnar Solskjaer: Sikap Son Heung-min Memalukan
    12/04/2021 - 05:42
  • Bikin Gol MU Dianulir, Son Heung-min Jadi Korban Rasisme Medsos
    Bikin Gol MU Dianulir, Son Heung-min Jadi Korban Rasisme Medsos
    12/04/2021 - 05:23
  • Militer Malaysia Nekat Pakai Sukhoi Ikut AS Terbang di Muka Indonesia
    Militer Malaysia Nekat Pakai Sukhoi Ikut AS Terbang di Muka Indonesia
    12/04/2021 - 08:11