APEKSI Buat Rekomendasi untuk Presiden, Marten Taha: Dana Kelurahan jadi Prioritas

TIMESINDONESIA, GORONTALO – Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bidang Pemerintahan dan Otonomi, Marten Taha yang juga merupakan Wali Kota Gorontalo mengatakan setelah melakukan rapat perdana, pihak membuat rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.

Marten menjelaskan, salah satu rekomendasi yang adalah meminta Pemerintah Pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan, yang tahun ini dihentikan. Pasalnya, kota-kota di Tanah Air termasuk Kota Gorontalo sempat merasakan dampak dari dana kelurahan tersebut.

Marten menilai dana kelurahan menjadi prioritas, karena akan mampu menangani persoalan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana kelurahan berjalan dengan sukses di Kota Gorontalo.

"Contohnya bisa dilihat perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo khususnya ditingkat kelurahan. kondisi yang sebelumnya terbilang kumuh dan tidak tertata, kini asri, gang-gang yang sebelumnya sulit untuk dilalui kendaraan, sekarang sangat mudah dilalui oleh kendaraan," Kata Marten Taha, Senin (8/3/2021)

Tidak hanya itu saja, Marten menambahkan dampak dari dana kelurahan ini turut dirasakan oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) daerah. Mereka diberikan pelatihan peningkatan keterampilan untuk mengembangkan usahanya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

"Artinya, dana kelurahan ini digunakan sebaik mungkin oleh seluruh Pemerintah Kota di Indonesia, dengan tujuan peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha atau UMKM dan lain sebagainya.

"Berdasarkan hal itu, APEKSI sangat terpanggil untuk menyuarakan dana kelurahan di hadapan Presiden RI Joko Widodo," sambungnya

Hal lain yang dibicarakan dalam forum APEKSI adalah berkaitan dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, kata Marten.

Marten mengaku di masa pandemi Covid-19 perhatian Pemerintah Pusat begitu besar khususnya pada pemberian bantuan sosial. Tapi sayang, masih saja ditemukan permasalahan di tingkat daerah yang bukan lain adalah, terkait data penerima bantuan yang masih tumpang tindih.

Padahal, kata Marten, daerah sudah melakukan pendataan secara terpadu by name, by address, by phone bahkan meminta nomor Kartu Keluarga calon penerima bantuan.

"Data yang dimiliki Kemensos RI harus sesuai dengan data yang ada di daerah, atau tingkat bawah. Datanya transparan dan update," tuturnya

Selanjutnya, kata Marten, mengenai economic recovery yang akan menjadi permintaan APEKSI kepada Pemerintah Pusat merupakan hal yang penting. Karena tidak sedikit kota-kota di Indonesia memiliki berbagai potensi, yang patut diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat. Baik dari pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, jasa, pendidikan, dan lain sebagainya.

"Seperti Kota Gorontalo, yang merupakan daerah jasa dan perdagangan. Tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pada bidang tersebut," ungkap Marten.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta Pemerintah Pusat, agar lebih masif melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pasa tahun 2024, kepada masyarakat.

"Edukasi dan sosialisasi  masyarakat, sangat penting. Agar masyarakat bisa mengetahui dan paham, tujuan dan maksud dilaksanakan pilkada serentak," ucapnya

Bukan hanya itu, kata Marten, ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) dan fasilitas penunjang termasuk fasilita pada bidang IT di setiap KPU daerah, harus diberikan penguatan, mengingat begitu banyak petugas penyelenggara yang berjatuhan.

"Pemenuhan fasilitas serta penguatan SDM di lingkungan KPU daerah, tujuannya juga dalam rangka meminimalisir penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada. Serta menyukseskan pelaksanaan Pilkada," tutup Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement