Politik

Moeldoko Jadi Ketua Demokrat Tandingan, Din Syamsuddin: Ini Tragedi Demokrasi

Senin, 08 Maret 2021 - 09:26 | 84.43k
Moeldoko, yang saat ini terpilih menjadi Ketum Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara. (FOTO: Instagram/Moeldoko)
Moeldoko, yang saat ini terpilih menjadi Ketum Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara. (FOTO: Instagram/Moeldoko)

TIMESINDONESIA, JAKARTAGuru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin, merasa terusik tentang adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tandingan di Deli Serdang, Sumatera Utara kemarin.

Hal itu karena menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia. Menurut mantan Ketum PP Muhammadiyah itu, KLB tersebut menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal.

Din berpandangan, pelaksanaan KLB itu membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor.

"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan," kata TIMES Indonesia, Senin (8/3/2021).

Ia mengatakan, sesuai informasi yang ada, pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila.

"Penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Jenderal (Purn) Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai atasannya atau tidak?," jelasnya.

Menurutnya, jika Presiden Jokowi mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.

"Jika beliau (Presiden) tidak pernah mengizinkan maka Jenderal (Purn) Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden, dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," jelasnya.

Din Syamsuddin berpandangan, maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB Partai Demokrat tersebut. "Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES