Partai Demokrat Probolinggo Tak Akui KLB Moeldoko

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Menyikapi dualisme Partai Demokrat yang terjadi di pusat, DPC Partai Kota/Kabupaten Probolinggo (DPC Partai Demokrat Probolinggo) mengambil sikap tegas.

DPC menganggap KLB Deli Serdang dengan hasil penunjukan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat, tidak sah.

DPC Demokrat Kota/Kabupaten Probolinggo, mengaku tidak pernah ada undangan atau pemberitahuan secara resmi. Perihal KLB di Deli Serdang itu. Karena tidak ada pemberitahuan, maka tidak ada utusan juga yang datang ke sana.

Kegiatan Partai Demokrat Beberapa waktu yang lalu. (FOTO: Dedik for TIMES Indonesia)

Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo, Dedik Riyawan menyebut, pelaksanaan kongres itu berbeda dengan kongres ke-5 di Jakarta beberapa tahun lalu.

“Saat itu kami diundang secara resmi dan memang ada perwakilan yang diutus menghadiri kongres tersebut,” terangnya, Minggu (7/3/2021).

Pernyataan yang sama, juga dilontarkan elit politik Demokrat Kota Probolinggo. “Inkonstitusional kan. Kami tegaskan tetap akan satu suara mendukung Ketum saat ini, Agus Harimurti Yudoyono,” kata Sri Wahyuningsih.

Sikap DPC Demokrat Kota/Kabupaten Probolinggo pun, dengan tegas menyatakan KLB Moeldoko illegal dan tidak sah.

Dikatakan Dedik, pasca meluasnya kabar dualisme di tingkat atas itu, pihaknya langsung komunikasi dengan DPD Jawa Timur. Serta jajaran DPC di kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Ternyata hasilnya sama, tidak ada yang dihubungi atau mendapat kabar sebelumnya soal KLB Deli Serdang itu.

Mengantisipasi dualisme partai sampai ke daerah, DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo segera menggelar konsolidasi. Agar tetap satu suara seperti sedia kala.

“Jangan sampai perpecahan itu juga terjadi di sini (Kota/Kabupaten Probolinggo),” harapnya.

Pihak DPC Partai Demokrat Probolinggo setempat juga masih terus menunggu, kabar selanjutnya dari pusat. Kondisi partai besutan mantan Presiden RI ke-6 ini, sama dengan kondisi PKB dan PPP beberapa tahun silam. Terjadi dualisme dan akhirnya pecah. Nasib Partai Demokrat saat ini, ada di tangan Kemenkumham. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement