TIMESINDONESIA, BONDOWOSO – Sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso masih dipimpin Plt (pelaksana tugas). Jumlah itu bertambah karena mutasi jabatan dan da beberapa kepala dinas yang pensiun. DPRD Bondowoso pun menyoroti hal tersebut.
14 OPD yang dipimpin Plt yakni Sekretaris Daerah BKD, Dinas Sosial, Disparpora, BPBD, Dispendik, Bapenda, Inspektorat, RSUD Koesnadi, Diskominfo, Dinas Pertanian, serta Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari mangatakan Pemkab merencanakan lelang jabatan Bulan April tahun 2020 kemarin. Tetapi sampai saat ini belum terlaksana.
"Kami selalu mengingatkan untuk segera dilakukan lelang jabatan. Waktu itu bilang ke saya pengisian ini bulan April 2020, setelah hari raya. Saya kok masih yakin hari raya tahun ini belum selesai juga," katanya.
Pemkab selama ini beralasan belum ada rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Mengenai hal itu, dia meyakini pasti ada sebab tertentu di Pemkab sendiri..
Menurutnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku OPD pelaksana tugas di bidang kepegawaian dan diklat daerah pasti lebih paham bagaimana mekanisme yang harus dilakukan.
"Karena saya yakin, tidak mungkin KASN itu ada niatan untuk mempersulit. Apalagi menghambat kinerja dari Pemkab Bondowoso," jelasnya.
Sementara anggaran di DPRD kata dia, sudah disiapkan bahkan jika ada kekurangan pun sudah ditambah. Namun hingga kini belum selesai dilakukan open bidding.
"Setiap kita melakukan hearing, rapat kerja, pasti jawabannya begitu. Iya pak, sudah. Tinggal kita menunggu satu atau dua bulan ini," ungkapnya.
Sekretaris DPC PKB ini berharap BKD tidak ragu dalam melangkah untuk melaksanakan open bidding.
"Karena jika tidak ada langkah yang nyata, saya yakin bisa 100 perssn semua OPD dijabat oleh Plt. Bahkan hingga 2023, hingga bupati pun bisa dijabat oleh Plh," sindir Tohari.
Sementara Plt Kepala BKD, Apil Sukarwan mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekom lelang jabatan l dari KASN sebagaimana yang telah diajukan.
"Yang diajukan itu formasi dan Pansel. Kalau Pansel ditolak ya tidak bisa jalan. Kan yang mengerjakan itu Panselnya, BKD hanya sekretariatan," katanya.
Data dihimpun, per tanggal 1 Maret 2021 salah satu pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bondowoso pensiun. Dia adalah Kukuh Triatmoko yang sebelumnya merupakan Kepala Diskominfo dan Plt. Kepala BPBD Bondowoso. Sehingga dengan begitu jumlah OPD di Bondowoso yang dijabat Plt pun terus bertambah. Total kini menjadi 14 OPD. Itu belum termasuk Plt camat di Kecamatan Cermee dan Kecamatan Bondowoso. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Irfan Anshori |
| Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |
