Gus Muhdlor: Kepala Desa di Sidoarjo Harus Transparan Kelola Anggaran

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau akrab disapa Gus Muhdlor dan Wakil Bupati Sidoarjo, H Subandi sudah merencanakan percepatan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan pemerintah desa.

Melalui anggaran BKK (bantuan keuangan khusus), kepala desa bisa melaksanakan pengecoran dengan sistem padat karya. Karena menurut Gus Muhdlor, ujung tombak pembangunan ada di desa.

Pernyataan itu disampaikan Gus Muhdlor dalam sambutannya usai melantik 58 kepala desa terpilih di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Waru, Taman, Sedati, dan Sukodono pada Rabu (3/3/2021).

Lebih jauh, Gus Muhdlor akan keliling ke desa-desa mengecek jalan. Ia mengajak Kepala Desa naik sepeda ontel bersama dan melihat langsung kondisi jalan kabupaten dan jalan di desa yang membutuhkan penanganan cepat.

Ia mengaku hal itu sudah masuk rencana mereka, nanti bentuknya BK atau BKK, karena sebenarnya ia melihat ujung tombak pembangunan itu ada di desa termasuk juga penguatan BUMDes.

"Karena hari ini ada kementerian desa sudah baik sekali ada program SDGs desa, ini yang harus kita dorong dan pastikan bersama-sama mari kita dukung program dari pusat terutama untuk desa," katanya.

Terkait dengan pengawasan anggaran, Muhdlor memastikan bahwa mekanisme pengawasan yang dimiliki sudah ada. "Mekanisme pengawasan sudah ada, tinggal diperkuat saja," tambahnya.

Sejumlah instruksi bupati Sidoarjo kepada para kepala desa diantaranya, sinergitas penanganan covid-19, penyusunan RPJMDes maksinal 3 bulan sudah selesai setelah pelantikan.

"RPJMDes haru sesuai dengan RPJMD dan RPJMD kabupaten linier dengan RPJMD Provinsi sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur saat saya dilantik di gedung grahadi Surabaya," ujar Gus Muhdlor.

Bupati Sidoarjo ini menekankan tranparasansi dan akuntalibitas dalam mengelola anggaran, publik harus mengetahui anggaran yang dikelola pemerintah termasuk pemerintah desa. Minimal gelondongan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk tahun itu.

"Termasuk juga ada transparansi untuk rencananya juga kita dorong walaupun memang bertahap ya, tapi kalau untuk pelaporan saya harapkan minimal yang manual lewat papan billboard atau di spanduk itu ada sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat," terang Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement