Bambang Haryo: Presiden RI Jokowi Pasti Marah Jika Tahu Masalah Dermaga Eksekutif

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Bambang Haryo Soekartono (BHS) menantang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk melakukan uji coba dan audit semua kapal eksekutif di lintasan Merak-Bakauheni dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pemerhati dan praktisi transportasi laut ini mengatakan uji coba dan audit kapal eksekutif itu guna memastikan apakah armada ASDP tersebut benar-benar laik dan memenuhi standar sehingga layak ditempatkan di dermaga 6 (eksekutif) dengan tarif lebih tinggi dari kapal ekonomi.

“Kita tantang ASDP untuk uji coba atau audit semua kapal eksekutif dengan melibatkan Kemenhub, Badan Klasifikasi Indonesia, Gapasdap, MTI, YLKI, dan unsur-unsur independen lain,” tegas BHS saat di hubungi Times Indonesia, Selasa (2/2/2021).

Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ini juga menilai kapal-kapal ASDP sebenarnya tidak layak melayani dermaga eksekutif karena di bawah standar teknis yang seharusnya, baik dari sisi ukuran, kecepatan, maupun kenyamanan.

Data menunjukkan ukuran kapal-kapal di dermaga eksekutif saat ini mayoritas panjang 110 meter, bahkan ada yang cuma 80-an meter.

“Untuk menjamin kapasitas angkut, kapal di sana seharusnya panjang 130 meter ke atas atau sesuai ukuran kade dermaga yang disiapkan yakni 150-200 meter," ujar BHS yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.

"Apabila kapalnya besar, jumlah kendaraan yang bisa ditampung lebih maksimal dan ada ruang gerak. Namun, karena kapalnya kecil, sebagian kendaraan harus parkir di tempat terbuka sehingga kepanasan atau kehujanan, dan terkena air laut," imbuhnya. 

Dari sisi kecepatan, lanjut Bambang Haryo, kapal eksekutif harus mampu melaju di atas 15 knot. Kenyataannya, kapal-kapal yang diklaim eksekutif itu rata-rata jauh di bawah 15 knot sehingga waktu tempuh lintasan sejauh 15 mil itu melebihi standar 1 jam, bahkan ada yang mencapai 2 jam karena kecepatannya kurang dari 10 knot.

Dalam hal kenyamanan, fasilitas kapal eksekutif juga harus lengkap, misalnya tersedia lift atau eskalator, panggung musik, reclining seat, tempat tidur lesehan, dan fasilitas VIP lainnya.

“Kalau terminalnya dilengkapi eskalator atau lift, kapalnya juga harus ada dong. Di kapal ekonomi saja semua fasilitas itu tersedia, mengapa di kapal eksekutif tidak ada. Kapal-kapal eksekutif harusnya yang terbaik sebab publik membayar tiket lebih mahal,” ungkap Bambang Haryo Soekartono. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement