Pemegang Polis Laporkan Asuransi Bumiputera Jabar ke Polisi

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Puluhan pemegang polis (pempol) Asuransi Bumiputera Jawa Barat, melaporkan Asuransi Bumiputera Jawa Barat ke Polda Jabar, terkait dugaan penggelapan dana pempol yang mencapai Rp 400 milliar.

Pelaporan yang dilakukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) itu, langsung diarahkan ke Ditreskrimsus Polda Jabar.

Puluhan pempol ini menuntut pengembalian uang klaim yang sejak tahun 2016 belum juga dicairkan oleh pihak Asuransi Bumiputera Jabar.

"Kami mendatangi Polda Jabar untuk melaporkan dugaan penggelapan dana oleh Bumiputera Jabar ini," jelas Neli Pelatinu, Sekretaris Pempol Korwil Jabar, usai pelaporan di Gedung Ditreskrimsus Polda Jabar, Selasa (2/3/21).

Menurutnya Bumiputera mengabaikan para pemegang polis. Padahal yang membesarkan perusahaan itu para pemegang polis. Neli menyebutkan, perwakilan yang hadir hari ini merupakan perwakilan pemegang polis dari berbagai daerah di Jawa Barat.

"Ada yang dari Cirebon, Tasik, Bogor, Karawang, kami menuntut hak kami sebagai pemegang polis. Bahkan pelaporan juga kami lakukan di beberapa polres, seperti di Bogor, Karawang, Cirebon dan Tasikmalaya, yang nantinya akan bermuara di Polda Jabar," jelasnya.

Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jabar, AKBP Mujianto,S,IK menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari pempol Bumiputera ini.

"Ditangani Subdit II Bidang Asuransi. Kita dalami dulu laporannya. Nanti kita informasikan kembali perkembangan dari pelaporan soal Bumiputera ini," terang AKBP Mujianto.

Kepala Kantor Wilayah Bumiputera Jabar, Suryadi menyatakan, pihaknya telah menerima tuntutan pendemo. "Kami sudah mendengar dan kami menerima bahwa mereka ini yang belum terpenuhi klaimnya yang sudah jatuh tempo," jelas Suryadi, saat dihubungi.

Upaya yang dilakukan manajemen, pihaknya hanya bisa mengikuti instruksi dari atas. "Saat ini kami hanya melayani saja keluhan dari pemegang polis," tukasnya.

Ia pun mengakui untuk nilai klaim yang belum dibayarkan di wilayah Jabar mencapai Rp 400 milliar. "Sebenarnya kalau untuk membayar klaim, dengan satu gedung ini cukup saya kira. Untuk proses pembayaran klaim mengikuti kebijakan pusat saja," jelasnya.

Suryadi menyebutkan, untuk klaim yang belum dibayarkan yakni yang habis kontrak, klaim meninggal, dan klaim lainnya. "Klaim yang belum dibayarkan kepada sekitar 18 ribu nasabah di Jabar dari setahun lalu, sampai yang baru," ungkap Kepala Kantor Wilayah Bumiputera Jabar.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement