Peristiwa Nasional

Revisi UU ITE, Mahfud MD: Jangan Alergi Perubahan

Jumat, 26 Februari 2021 - 00:42 | 42.57k
Revisi UU ITE, Mahfud MD: Jangan Alergi Perubahan
Menko Polhukam Mahfud MD. (FOTO: Humas Polhukam)
Pewarta: | Editor: Ahmad Sugriwa

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Persatuan  Wartawan Indonesia (PWI) menggelar webinar  bertajuk "Menyikapi Perubahan Undang-undang Infomatika dan Teknologi (UU ITE), Kamis (25/2/2021).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, setelah berlaku hampir 12 tahun, pasal karet dalam UU ITE harus dilakukan revisi, karena dinilai merugikan masyarakat.

"Kita sedang mendiskusikan kesepakatan baru. Jadi, jangan alergi terhadap perubahan itu. Karena di dalam ilmu hukum selalu diajarkan perubahan yang disesuaikan. Tidak ada hukum yang berlaku abadi. Yang penting masyarakat berubah," kata Mahfud

Dikatakannya, jika dalam UU ITE ada watak pasal karet bisa direvisi. "Apakah dengan mencabut atau menambah norma baru, bisa saja dilakukan di dalam kerangka itu, bahwa hukum adalah kesepakatan yang dibuat. Saat ini kita sedang mendiskusikan kesepakatan baru. Jadi, jangan alergi terhadap perubahan itu karena di dalam ilmu hukum selalu diajarkan perubahan yang disesuaikan, Tidak ada hukum yang berlaku abadi, yang penting masyarakat berubah," paparnya.

Menurut Mahfud, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. "Hukum itu berubah jika alasannya berubah, sesuai dengan pilahnya, jangan takut merubah hukum. Tidak bisa diingkari sejak dahulu, hukum itu selalu bisa diubah sesuai perubahan jaman. Kita punya kebutuhan hukum sendiri, hukum bisa berubah dengan waktu, tempat. Untuk itulah pemerintah, menyambut baik webinar yang diadakan PWI ini," urai Mahfud.

Pakar hukum Abdul Fikar Hadjar SH MH mengakui permasalahan di UU ITE pada dasarnya permasalahan yang timbul hampir sebagian besar antara orang per-orang.

Jadi, lanjutnya, harusnya bisa dilarikan ke urusan perdata, karena itu resminya ada sikap yang jelas dari penegak hukum, tidak semua laporan diterima, saringannya adalah pendapat.

"Kualifikasi ujaran mana yang termasuk kritik, pencemaran nama baik. Di luar itu, tidak masuk kualifikasi. Yang jadi soal, saat ini semua masuk laporan, yang terakhir kasus Abujanda. Setelah itu baru muncul idenya untuk merevisi. Butuh penjelasan, bisa dibedakan mana politik mana pidana," tutur Abdul Fikar Hadjar.

Karena itulah, Abdul Fickar Hadjar menghimbau agar aparat penegak harus ketat dalam menerima laporan, dan itu sudah dilakukan kepolisian. "Itu diinspirasi oleh niat presiden," selorohnya.

Abdul Fickar juga sepakat jika pasal 27 dan 28 direvisi, karena tidak semua ujaran dianggap pencemaran. Sebab yang ditakutkan adalah ancaman hukumannya.

"Lebih dari lima tahun, bisa ditangkap, itu yang menakutkan. Namun jika di KUHAP kurang dari lima tahun ancaman hukumannya tidak bisa ditahan," ungkapnya.

Wakil Ketua DPR RI, Aziz Samsudin mengatakan pasal-pasal yang berkatian dengan UU ITE antara lain pasal 27, 28, 36 dan 40  menjadi perhatian  semua masyarakat dan penegak hukum, bagaimana UU ITE menyikapi.

"Kami di parleman menunggu dari kesepakatan partai untuk membahas dan menyikapi hal ini, untuk disetujui bersama pemerintah.Apabila disetujui, tentu menjadi bahan diskusi. Hingga hari ini, pembahasan tentang itu belum ada, baru wacana di media. Tentu akan menjadi bahasan. Intinya DPR menunggu kesepakatan yang diambil pemerintah dan parlemen untuk dibahas dengan 9 partai di parlemen," jelas Aziz.

Pada kesempatan tersebut Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh mengakui terkait maraknya permintaan revisi UU ITE. Nuh mengungkapkan, UU ITE yang disusun pada 2008 awalnya memang tidak diharapkan berfungsi seperti saat ini. 

"Saya mikir kok rasanya dulu tidak begini. Dulu kita ingin memberi kepastian hukum transaksi teknologi, tapi kok tiba-tiba urusan caci maki," ucap M. Nuh. 

Nuh menyebut UU ITE kini menjadi ganjalan bagi demokrasi di Indonesia. Tidak saja di lapisan masyarakat, wartawan pun banyak dirugikan karena dilaporkan ke pihak berwajib dengan merujuk UU ITE.

Muh. Nuh melanjutkan, awalnya ide dari ITE untuk memberikan payung transaksi-transaksi ekonomi, dan perkembangan informasi digital Indonesia. 

"Dulu itu kan tanda tangan harus tanda tangan basah, yang punya legal standing diteken pakai meterai, cap stempel dan lainnya. Faks juga belum punya dasar, sekarang sudah bisa dijadikan produk hukum," imbuhnya.

Diterangkan Nuh, melalui Surat Edaran Kapolri mengenai Penanganan Perkara UU ITE belum cukup untuk bisa melindungi masyarakat. 

"Saya coba pahami begitu Kapolri keluarkan aturan kalau sudah minta maaf tidak perlu dipenjara, tapi penting agar UU ITE ini dibuat turunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang memang berikan perlindungan rasa keadilan pada masyarakat," tandasnya.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Pusat Atal S Depari saat memberikan sambutan pada acara Webinar mengatakan UU ITE seharusnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik dan menciptakan kesejahteraan rakyat.

"Bukan justru UU ITE ini malah menakut-nakuti warga yang menyampaikan pendapat berbeda dan kritis. Sedangkan check and balance merupakan kehidupan demokrasi yang baik," ujar Atal. (*)



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Buah Blewah Jadi Buruan Warga Magetan Saat Bulan Ramadan
    Buah Blewah Jadi Buruan Warga Magetan Saat Bulan Ramadan
    14/04/2021 - 15:16
  • Ini Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bondowoso 15 April 2021
    Ini Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bondowoso 15 April 2021
    14/04/2021 - 15:00
  • Polres dan Kejari Banjarnegara Jalin Kerjasama Bidang Hukum dan Kamtibmas
    Polres dan Kejari Banjarnegara Jalin Kerjasama Bidang Hukum dan Kamtibmas
    14/04/2021 - 14:46
  • Kapolres Banjar Hadiri Vicon Fakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Calon Anggota Polri
    Kapolres Banjar Hadiri Vicon Fakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Calon Anggota Polri
    14/04/2021 - 14:38
  • Lumpur Lapindo Ternyata Sumber Gas Metana Terbesar di Bumi
    Lumpur Lapindo Ternyata Sumber Gas Metana Terbesar di Bumi
    14/04/2021 - 14:33

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Pekerja Tanpa Jaminan Sosial, Taspen-Asabri Wajib Melebur BPJS Ketenagakerjaan
    Pekerja Tanpa Jaminan Sosial, Taspen-Asabri Wajib Melebur BPJS Ketenagakerjaan
    14/04/2021 - 14:21
  • “Profesi” Demagogisme
    “Profesi” Demagogisme
    14/04/2021 - 13:59
  • Kolaborasi Kunci Tri Dharma Perguruan Tinggi
    Kolaborasi Kunci Tri Dharma Perguruan Tinggi
    14/04/2021 - 13:51
  • Guru dan Tantangan Mengajar Kelas Beragam
    Guru dan Tantangan Mengajar Kelas Beragam
    14/04/2021 - 13:19
  • Ada Asesmen Literasi, Bekali Siswa Teknik Baca
    Ada Asesmen Literasi, Bekali Siswa Teknik Baca
    14/04/2021 - 12:54
  • Ngopi Pagi: Puasa
    Ngopi Pagi: Puasa
    14/04/2021 - 07:33
  • Kesederhanaan Hidup dalam Ikatan Hak dan Kewajiban
    Kesederhanaan Hidup dalam Ikatan Hak dan Kewajiban
    13/04/2021 - 12:33
  • Program Satu Hari Tanpa Nasi Kab Malang
    Program Satu Hari Tanpa Nasi Kab Malang
    13/04/2021 - 10:08

KULINER

  • Cara Membuat Strawberry Korean Bingsoo, Minuman Segar untuk Buka Puasa
    Cara Membuat Strawberry Korean Bingsoo, Minuman Segar untuk Buka Puasa
    14/04/2021 - 13:02
  • Empat Bumbu Dasar untuk Masak Praktis Saat Bulan Ramadan
    Empat Bumbu Dasar untuk Masak Praktis Saat Bulan Ramadan
    14/04/2021 - 11:39
  • Menu Simple Tanpa Repot untuk Sahur
    Menu Simple Tanpa Repot untuk Sahur
    14/04/2021 - 11:05
  • 4 Rekomendasi Jajanan Buka Puasa di Kawasan Sunan Ampel
    4 Rekomendasi Jajanan Buka Puasa di Kawasan Sunan Ampel
    14/04/2021 - 11:00
  • Ngabuburit Sambil Berburu Takjil di Alun-Alun Kota Banjar
    Ngabuburit Sambil Berburu Takjil di Alun-Alun Kota Banjar
    13/04/2021 - 22:23