Diawasi KPK RI, Pemkab Sleman Lakukan Inovasi Cegah Korupsi

TIMESINDONESIA, SLEMAN – Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Purnama memimpin rapat koordinasi antara Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah III KPK RI dengan Pemkab Sleman.

Kegiatan yang berlangsung di Aula lantai 3 kantor Seketariat Daerah Kabupaten Sleman, Senin (22/2/2021) menyangkut koordinasi yang bersifat monitoring dan evaluasi bagi program-program yang ada di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sleman, Harda Kiswaya beserta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Direktur Korsup III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, sejumlah program intervensi yang dalam monitoring yang dilakukan KPK melalui Monitoring Control for Prevention (MCP).

“Kami melihat, Pemkab Sleman ini sudah berupaya sebaik mungkin untuk bisa melakukan berbagai macam inovasi terkait intervensi di bidang-bidang yang notabene memungkinkan adanya tindak pidana korupsi,” terangya.

Kendati ada upaya tersebut, Jenderal Polisi bintang satu ini berharap pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sleman bisa lebih baik dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sertifkasi bagi aset -aset Pemerintah Kabupaten Slema. Serta pengisian bagi posisi pejabat definitif di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Ia juga menuturkan, terkait dengan peningkatan pendapatan - pendapatan daerah melalui retribusi dan pajak, Tim KPK akan diikutsertakan untuk memberikan kontribusi dengan harapan pajak dan retribusi tidak hilang karena dinilai belum optimal terserap menjadi PAD.

Ia juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus membuat langkah - langkah inovasi dan analisis di tengah pandemi Covid-19 supaya adanya peningkatan PAD dibandingkan tahun- tahun sebelumnya.

Sedangkan, Plh Bupati Sleman, Harda Kiswaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman siap untuk bekerjasama dalam mendukung inovasi intervensi pencegahan tindak pidana koruspi di Pemkab Sleman.

Lebih lanjut, Harda mengaku, dengan adanya monitor dan evaluasi yang dilakukan KPK RI, dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kinerja dan melakukan langkah inovasi.

“Tentunya dengan adanya arahan dan masukan - masukan dari KPK RI, kelebihan dari kinerja akan semakin ditingkatkan sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan, begitu juga kekurangannya akan diperbaiki sesuai dengan masukan (KPK RI),” jelas Harda Kiswaya mewakili Pemkab Sleman. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement