Politik

Reses di Majalengka, DPR RI Beberkan Tiga Opsi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2021

Senin, 22 Februari 2021 - 12:41 | 40.35k
Maman Imanulhaq saat reses bersama sejumlah wartawan di Sekretariat PWI Majalengka. (FotFOTO: Jaja Sumarja/TIMES Indonesia)
Maman Imanulhaq saat reses bersama sejumlah wartawan di Sekretariat PWI Majalengka. (FotFOTO: Jaja Sumarja/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/ 2021 belum bisa dipastikan hingga saat ini, DPR RI pun belum mendapatkan informasi terkait penyelenggaraannya.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mengatakan Pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji 2021. Namun, ada beberapa skema keberangkatan haji di masa pandemi Covid-19.

"Sampai saat ini Pemerintah RI belum menerima tanda adanya penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021. Tetapi ada tiga opsi, yang pertama, tidak berangkat sama sekali, kedua, kemungkinan berangkat setengahnya dan ketiga, berangkat normal," kata Maman saat reses bersama sejumlah wartawan di Sekretariat PWI Majalengka, Senin (22/2/2021).

Menurut Kang Maman sapaan akrabnya,  jika opsi pertama yang diambil, maka daftar tunggu jemaah haji di Indonesia, seperti di Sulawesi itu, mencapai 45 tahun. Dan jika opsi kedua, jika berangkat setengahnya maka biaya haji akan naik dua kali lipat.

"Dan yang ketiga berangkat secara normal. Namun kabar buruknya, hingga sampai saat ini Negara Indonesia menjadi negara yang tidak diperbolehkan masuk ke tanah suci, Mekah dan Madinah," ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan vaksin Covid-19. "Jika di kita pakai vaksin Sinovak, kalau mereka pakai vaksin jenis lain," ujarnya.

Sementara itu, terkait pembangunan embarkasi haji, menurut Kang Maman, tetap akan dilakukan di Kabupaten Indramayu. "Dan kita tidak bisa memindahkannya ke Kabupaten Majalengka, karena running," katanya.

Padahal, kata dia, sebelumnya pembangunan embarkasi haji pernah di tawarkan ke Kabupaten Majalengka. Namun pada saat itu, Bupati Majalengka yang lama, Sutrisno tidak memberikan kesempatan kepada Kementerian Agama RI untuk mewakafkan atau menghibahkan untuk embarkasi haji tersebut.

"Sekarang akhirnya, Kabupaten Indramayu yang mengambil pembangunan embarkasi haji tersebut, dengan anggaran mencapai Rp 75 miliar," ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES