LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Kawal Dugaan Pemotongan Bansos

Senin, 22 Februari 2021 - 09:34 | 40.31k

Ketua LBH Ansor Tasikmalaya Asep Abdul Rofik, SH (tengah) dengan pengurus setelah musyawarah tentang dugaan kasus sunat bansos (FOTO: Sukri/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, TASIKMALAYA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya diminta 7 lembaga pendidikan keagamaan untuk menguak permasalahan dugaan pemotongan Bantuan Sosial (bansos). Bansos diduga dipotong oleh fasilitator sebesar 50 persen.

"Para pemotong Bansos ini menawarkan diri secara langsung ke lembaga untuk memfasilitasi mendapatkan bansos yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2020," kata Asep Abdul Rofik, SH Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Senin (22/02/2021).

Foto bersama setelah kegiatan kajian hukum mingguan LBH Ansor di PCNU Kabupaten Tasikmalaya (FOTO: Sukri/TIMES Indonesia)

Awalnya, lanjut Asep, mereka menyepakati hasil pencairan bansos akan dibagi dua, yakni 60 persen untuk lembaga dan 40 persen untuk fasilitator. Anggaran dilakukan pencairan pada awal tahun ini.

"Pada kenyataannya, bansos dipotong sampai 50 persen oleh fasilitator pencairan bansos dan malah meminta tambah Rp5 juta dengan dalih transportasi," jelas Asep.

Kasus ini tegas Asep, sedang diselidiki oleh Polres Tasikmalaya dan Kejaksaan Negeri Singaparna.

Sebagai informasi, setiap lembaga akan mendapatkan bantuan sekitar Rp300 juta sampai Rp400 juta. Dari 7 lembaga yang meminta pendampingan LBH Ansor, terhitung kerugian negara lebih kurang Rp1,359 miliar.

"Kami LBH Ansor akan terus mengawal kasus ini karena pemotongan bansos dengan modus klasik seperti ini sudah marak terjadi di Tasikmalaya dan sempat terbongkar dilakukan oleh mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.