Kebijakan Parkir Berlangganan Diharapkan Tidak Hanya Fokus Di PAD

TIMESINDONESIA, CIAMIS – Kebijakan parkir berlangganan tampaknya akan diberlakukan di Kabupaten Ciamis.

Namun, kebijakan tersebut masih harus menempuh dulu biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya fokus untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"Parkir berlangganan ini sebaiknya tujuan utamanya tidak hanya untuk meningkatkan PAD saja. Namun, harus benar-benar dipastikan bahwa masyarakat Ciamis mendapatkan pelayanan yang lebih baik," jelas Endin Lidinilah., M.Ag., pengamat sosial dan politik Kabupaten Ciamis, Minggu (21/2/2021).

Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Ciamis tersebut bisa terwujud jika aspek-aspek yang diimplementasikan untuk kebijakan ini disiapkan dengan matang. Hal tersebut seperti regulasi yang jelas, sosialisasi, SDM, Kelembagaan, Ketatalaksanaan, data, sarana, prasarana dan dukungan dari masyarakat.

Foto: Bisma Septalisma/CNNIndonesia

"Aspek-aspek tersebut penting untuk diterapkan dalam kebijakan parkir berlangganan. Kalau tidak ada aspek-aspek tersebut, kebijakan ini akan kontraproduktif dan hanya akan menimbulkan masalah baru," tutur Endin.

Kebijakan parkir berlangganan ini juga diharapkan adil bagi semua kalangan masyarakat Ciamis. Mulai dari masyarakat yang berkecukupan hingga kalangan bawah.

"Jika pungutan retribusi parkir disatukan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor artinya seluruh masyarakat Ciamis bermotor plat nomor Ciamis harus membayar retribusi ini. Begitu pula masyarakat Ciamis yang berada di kampung-kampung," terangnya.

Menurutnya, masyarakat Ciamis yang di kampung tersebut kesehariannya petani dan biasa parkir di tepi sawah atau sungai yang tidak ada pelayanan dari Pemerintah Daerah.

"Lalu dimana letak keadilannya bagi para petani Ciamis jika diterapkan kebijakan parkir berlangganan ini? Apakah sudah ada regulasinya untuk menjawab masalah ini?" tanya pengamat sosial dan politik tersebut.

Kebijakan parkir berlangganan ini tentunya diharapkan tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah saja. Semua kalangan masyarakat Ciamis juga yang memberikan retribusi tersebut tentunya harus menikmati pelayanan yang seharusnya. "Tidak ada jasa pelayanan, tidak ada bayaran," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement