Kopi TIMES

Kewajiban Pelaku Usaha Menyampaikan Notifikasi Merger dan Akuisisi Kepada KPPU

Jumat, 19 Februari 2021 - 19:30 | 25.25k
Kewajiban Pelaku Usaha Menyampaikan Notifikasi Merger dan Akuisisi Kepada KPPU
M. Indra Kusumayudha, Advokat/Konsultan Hukum dan Pemerhati Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bahwa sering sekali perusahaan di Indonesia mendapatkan sanski denda dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dikarenakan telah terbukti melakukan keterlambatan atas kewajiban pemberitahuan (notifikasi) atas aksi Korporasi berupa akuisisi maupun merger.

Hal ini seperti yang terjadi pada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk (PT PP). Dimana PT PP dijatuhi sanksi berupa denda dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah terbukti melakukan keterlambatan atas pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman (PT CPI), yang mana atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada PT PP. 

Kejadian ini tidak hanya terjadi pada PT PP, banyak sekali perusahaan di Indonesia yang lalai dan terlambat dalam memberitahukan aksi korporasi berupa merger atau akuisisi, bahkan terlambat sehari saja itu sudah dihitung sebuah keterlambatan dan dijatuhi denda sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Notifikasi sendiri adalah pemberitahuan secara tertulis melalui formulir yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan setelah Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan saham dan/atau aset perusahaan berlaku efektif secara yuridis.

Untuk memahami kewajiban notifikasi ini, para Pengusaha maupun bagian hukum perusahaan haruslah secara rinci memahami mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan PP 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 28 

1)    Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

2)    Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usahayang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

1)    Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

2)    Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP 57 Tahun 2010 mengatur mengenai nilai aset atau nilai penjualan yang mengatur mengenai melebihi jumlah tertentu sebagai berikut:

Pasal 5

1)    Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.

2)    Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau 
b.    nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). 

3)    Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). 

4)    Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: 

a.    Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan

b.    Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Pasal 6

Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pada Pasal di atas, dalam menentukan perhitungan aset/penjualan gabungan, yang mana merupakan penjumlahan aset/penjualan para pihak yang melakukan transaksi merger dan akuisisi, ditambah dengan nilai aset/penjualan seluruh Badan Usaha yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nilai aset dan penjualan yang diperhitungkan adalah nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dan nilai penjualan di wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka Pihak yang wajib menyampaikan notifikasi ke KPPU adalah beberapa pihak sebagai berikut:
a.    Pelaku usaha yang menerima Penggabungan;
b.    Pelaku usaha hasil Peleburan;
c.    Pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan; atau
d.    Pelaku usaha yang menerima atau mengambilalih Aset

Tanggal Efektif Yuridis Untuk Perseroan Terbatas 

Bahwa yang perlu dipahami disini adalah mengenai kapan tanggal efektif yuridis yang diharuskan untuk perseroan terbatas, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:
a)    Untuk perbuatan Penggabungan (merger), maka efektif yuridisnya adalah pada tangal persetujuan Menteri (Kemenkumham) atas perubahan anggaran dasar.

b)    Untuk perbuatan Peleburan (konsolidasi), maka efektif yuridsnya adalah pada tanggal pengesahan Menteri (Kemenkumham) atas akta pendirian perseroan.

c)    Untuk perbuatan Pengambilalihan (akuisisi), maka efektif yuridisnya adalah pada tanggal pemberitahuan diterima Menteri (Kemenkumham) atas perubahan anggaran dasar. 

Mengetahui kapan dimulainya tanggal efektif yuridis untuk perseroan terbatas diatas haruslah diketahui oleh pihak Perusahaan maupun bagian hukumnya apabila telah melaksanakan proses merger ataupun akuisisi. Penulis memberikan contoh mengenai penghitungan tanggal efektif yuridis untuk perseroan terbatas pada keterlambatan PT. PP melaporkan pemberitahuan akuisisi sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019, PT PP Tbk mengambilalih 57 persen saham PT Centurion Perkasa Iman. Transaksi tersebut efektif pada 4 Juli 2019, setelah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mengubah data PT CPI dan memberikan pemberitahuan kepada PT PP Tbk Usai tanggal itu, PT PP Tbk wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat tanggal 14 Agustus 2019. Namun berdasarkan bukti terkait perhitungan tanggal efektif pengambilalihan saham dan kewajiban pemberitahuan, PT PP Tbk baru memberitahu kepada KPPU tanggal 16 Agustus 2019. Berdasarkan pelanggaran ini, Majelis Komisi memutuskan PT PP Tbk telah terbukti secara sah dan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. 

Tujuan Kewajiban Hukum Pemberitahuan (Notifikasi)

Dalam praktik persaingan usaha, aksi korporasi berupa tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham memiliki hubungan yang sangat erat dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bersumber dari penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar.

Hal ini sering sekali terjadi pada suatu perusahaan yang melakukan akuisisi atau merger terhadap perusahaan lain, yang mana perusahaan ini bergerak dalam suatu bidang yang sama, tentunya hal ini mengakibatkan pangsa pasar kedua perusahaan tersebut akan menyatu dan otomatis membentuk gabungan pangsa pasar yang lebih besar dan dominan.

Bahwa semakin kuat dan meluasnya posisi dominan yang dimiliki oleh suatu perusahaan hasil daripada merger, akuisisi ataupun konsolidasi dalam suatu pasar, maka hal tersebut berpeluang menjadi hambatan masuk dan berkembang bagi pelaku usaha baru ataupun yang skalanya terbilang masih kecil. Tentu hal itu akan merusak iklim persaingan usaha, sebab jumlah pesaing di dalam pasar akan semakin sedikit dan mengakibatkan semakin kecil pula fleksibilitas persaingan di pasar yang  bersangkutan.

Berdasarkan atas hal ini, aktivitas merger perlu mendapatkan kontrol dari otoritas persaingan usaha yaitu KPPU, karena aktifitas  merger, akuisisi ataupun konsolidasi yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada akhirnya merugikan masyarakat dan kepentingan umum.

Rekomendasi Bagi Pelaku Usaha Dan Negara

Bahwa agar terhindar dari adanya sanksi keterlambatan notifikasi, seharusnya pelaku usaha melakukan konsultasi tertulis kepada KPPU sebelum melaksanakan merger, akuisisi maupun konsolidasi.

Pelaku usaha dapat melakukan konsultasi tertulis kepada KPPU sebelum melaksanakan Merger dan Akuisisi dengan melampirkan rencana Merger atau Akuisisi dan hasil Konsultasi Tertulis dapat digunakan dalam proses penilaian pada saat Notifikasi sepanjang tidak ada perubahaan data maksimum 2 tahun. Selama pandemi Covid-19, KPPU tetap menerapkan peraturan notifikasi Merger dan Akuisisi sesuai dengan ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010. Pengajuan notifikasi yang biasanya berlangsung secara tatap muka selama masa pandemi Covid-19 diefektifkan dan dimaksimalkan dengan penggunaan media elektronik.

Khusus untuk perusahaan pelat merah atau BUMN, seharusnya kepada Kementerian BUMN untuk memberikan arahan dan pertimbangan kepada Direksi BUMN agar dalam proses merger, akuisisi dan konsolidasi memperhatikan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.

Baik direksi BUMN maupun Kementerian BUMN haruslah saling bekerjasama dan mematuhi segala bentuk ketentuan yang ada dalam proses merger dan akuisisi, walaupun terlihat sepele, namun kewajiban penyampaian notifikasi merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali. Peran Negara khususnya Kementerian BUMN dan BUMN memiliki kewajiban untuk meningkatkan tren dan kesadaran penyampaian notifikasi terhadap para pelaku usaha, hal ini harus di sosialisasikan dengan memberikan contoh yang baik dengan menyampaikan notifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

***

*) Oleh: M. Indra Kusumayudha, Advokat/Konsultan Hukum Dan Pemerhati Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Sholihin Nur

EKORAN

TERBARU

  • Insiden Penembakan di Cengkareng, Kapolri Terbitkan Aturan Penggunaan Senpi
    Insiden Penembakan di Cengkareng, Kapolri Terbitkan Aturan Penggunaan Senpi
    26/02/2021 - 08:11
  • [CEK FAKTA] Menteri Agama RI Gus Yaqut Menandatangani Surat Larangan Shalat Jumat
    [CEK FAKTA] Menteri Agama RI Gus Yaqut Menandatangani Surat Larangan Shalat Jumat
    26/02/2021 - 07:55
  • Rekrut Penyerang Bosnia, Borneo FC Resmikan 5 Pemain Baru dalam 10 Hari
    Rekrut Penyerang Bosnia, Borneo FC Resmikan 5 Pemain Baru dalam 10 Hari
    26/02/2021 - 07:31
  • Putra Presiden RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akan Dilantik Jadi Wali Kota Solo Pagi Ini
    Putra Presiden RI Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akan Dilantik Jadi Wali Kota Solo Pagi Ini
    26/02/2021 - 07:12
  • Polisi Tertua di Dunia Berumur 91 Tahun Masih Berpatroli di Jalanan
    Polisi Tertua di Dunia Berumur 91 Tahun Masih Berpatroli di Jalanan
    26/02/2021 - 06:42

TIMES TV

Menko Airlangga Hartarto: Patuhi 3M Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

Menko Airlangga Hartarto: Patuhi 3M Saat Liburan Natal dan Tahun Baru

15/12/2020 - 15:25

Teaser Terbaru Wonder Women 1984 Makin Seru

Teaser Terbaru Wonder Women 1984 Makin Seru
Ayo Kunjungi Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75

Ayo Kunjungi Pameran Virtual Hari Bakti PU ke-75
Meluaskan Manfaat

Meluaskan Manfaat
Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

Panglima TNI: Yang Mengganggu NKRI Berhadapan dengan TNI

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Ngopi Pagi: Iman
    Ngopi Pagi: Iman
    25/02/2021 - 07:56
  • Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa
    Pembelajaran yang Berpusat pada Siswa
    24/02/2021 - 16:10
  • Harapan Terhadap Perubahan UU Pemilu
    Harapan Terhadap Perubahan UU Pemilu
    24/02/2021 - 16:06
  • Mengubah Stigma Milenial dalam Dunia Peternakan di Era 4.0
    Mengubah Stigma Milenial dalam Dunia Peternakan di Era 4.0
    24/02/2021 - 13:51
  • Menuju Hubungan Agama dan Negara di Indonesia yang Lebih Baik
    Menuju Hubungan Agama dan Negara di Indonesia yang Lebih Baik
    24/02/2021 - 12:02
  • Ngopi Pagi: Sombong
    Ngopi Pagi: Sombong
    24/02/2021 - 07:00
  • Menanamkan Kebaikan pada Anak di Dalam Rumah 
    Menanamkan Kebaikan pada Anak di Dalam Rumah 
    24/02/2021 - 01:49
  • Kritik dan Kebebasan Berpendapat
    Kritik dan Kebebasan Berpendapat
    23/02/2021 - 21:32

KULINER

  • Catat, Inilah Resep Pedas dan Gurih Lontong Cap Gomeh
    Catat, Inilah Resep Pedas dan Gurih Lontong Cap Gomeh
    26/02/2021 - 06:27
  • Jus Honje Produk Ooy Rukoyah Jadi Minuman Khas Pangandaran
    Jus Honje Produk Ooy Rukoyah Jadi Minuman Khas Pangandaran
    25/02/2021 - 16:06
  • Brokoli Pasta Solusi Sarapan yang Jadi Favorit Anak
    Brokoli Pasta Solusi Sarapan yang Jadi Favorit Anak
    25/02/2021 - 01:20
  • Ada Citarasa Variatif dan Modern di Limestory Coffee Favehotel Cilacap
    Ada Citarasa Variatif dan Modern di Limestory Coffee Favehotel Cilacap
    24/02/2021 - 13:13
  • Hadirkan Udang Asam Manis ala Restoran di Meja Makan Keluarga
    Hadirkan Udang Asam Manis ala Restoran di Meja Makan Keluarga
    24/02/2021 - 04:15
  • Kompolnas Dorong Bripka CS Dijerat Pasal Berlapis
    Kompolnas Dorong Bripka CS Dijerat Pasal Berlapis
    26/02/2021 - 00:08
  • Sosok Bripka Cornelius Penembak Pratu RS hingga Pesan Pangdam Jaya
    Sosok Bripka Cornelius Penembak Pratu RS hingga Pesan Pangdam Jaya
    26/02/2021 - 05:30
  • Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita, Motifnya karena Sakit Hati
    Oknum Polisi Bunuh 2 Wanita, Motifnya karena Sakit Hati
    26/02/2021 - 00:00
  • Kombes Ady Bawa Peti Mayat Pratu Rizky yang Didor Bripka Cornelius
    Kombes Ady Bawa Peti Mayat Pratu Rizky yang Didor Bripka Cornelius
    26/02/2021 - 07:31
  • Misteri Kematian Diska, Siswa SMA yang Tewas Dibungkus Plastik
    Misteri Kematian Diska, Siswa SMA yang Tewas Dibungkus Plastik
    26/02/2021 - 04:04