Politik

Desakan KLB Demokrat Makin Menguat

Senin, 15 Februari 2021 - 16:10 | 39.24k
Senior Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman. (FOTO Iwa/TIMES Indonesia)
Senior Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman. (FOTO Iwa/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Salah satu senior Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman menyatakan, ada beberapa hal mendasar sehinga Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) perlu dilakukan. Menurut Yan hal itu bertujuan untuk menyelamatkan dan membesarkan partai

Pertama, sebut Yan Rizal, Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020, sebenarnya cacat prosedur Bahkan ia menyatakan Kongres 2020 itu penuh rekayasa dan tidak taat azas.

"Sebab Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik," ungkap Yan Rizal kepada wartawan di Bandung, Senin (15/2/21).

Hal itu menurutnya berbeda saat KLB PD 2013 yang dilakukan atas Ketua Umum Anas Urbaningrum yang digantikan oleh SBY yang saat itu Presiden RI untuk periode kedua.

"Karena itu wajar kalau ada tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB). Itulah salah satu hal mendasar yang mendorong munculnya keinginan untuk menggelar KLB," imbuh Yan Rizal.

Menurutnya, DPP Partai Demokrat harus memberikan wewenang yang luas kepada pengurus DPD dan DPC sebagai ujung tombak perjuangan yang memiliki basis massa atau yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Yan beralasan, setelah AHY jadi Ketua Umum, AD/ART yang penuh dengan kejanggalan dan tidak logis. Seperti pada AD/ART yang mewajibkan sidang Musda dan Muscab untuk mengusulkan tiga calon ketua DPD dan DPC ke DPP sangat zolim dan jahat.

"Karena DPD dan DPC kehilangan hak dalam menentukan pilihan sendiri. Sangat berpotensi transaksional, di mana penyetor terbesar yang paling berpeluang menjadi ketua. Sehingga proses kaderisasi macet dan para kader tidak dihargai atas perjuangannya membesarkan partai," jelas Yan yang pernah menjabat Komwasda PD Jabar.

Ia menunjuk contoh pada Pilkada 2020, sudah dapat menjadi bukti betapa hebatnya transaksional para kandidat yang maju untuk Pilkada. Di mana semua calon harus memberikan mahar tanpa kecuali. Kader yang jadi ketua dan anggota partai pun harus menyetorkan mahar untuk dapat rekomendasi.

"Ini semua harus dibongkar dan aturan-aturan yang menghabiskan peran Ketua DPD dan DPC tersebut harus diganti. AD/ART kembalikan pada konsep yang telah disempurnakan di masa kepemimpinan Anas Urbanningrum," tegas Yan.

Oleh karena itu,menurutnya banyak pendiri dan para senior merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dan para kader yang masih setia pada garis perjuangan mulia partai. Yan menandaskan KLB adalah jalan terbaik dan harus dilakukan.

"Tidak ada kata mundur. KLB adalah keharusan dan secepatnya. Saya memohon dengan hormat kepada pendiri, senior dan masyarakat loyalis Partai Demokrat, mohon dukung dan kuatkan terus semangat kami untuk melaksanakan KLB," imbuh Yan.

Pihaknya hanya ingin membesarkan PD untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk membesarkan Keluarga Cikeas yang menjadikan PD seperti perusahaan keluarga. Pihaknya pun berpesan kepada SBY untuk merelakan mengambil Partai Demokrat dari AHY yang dinilai masih sangat belia dalam blantika politik kebangsaan.

"Saya sampaikan kepada pengurus DPC dan DPD di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miyqngas sampai Pulau Rotte. Ayo singsingkan lengan baju, kuatkan tekad tanpa ragu menjemput kemenangan bersama menggapai masa emas Partai Demokrat milik kita," seru senior Partai Demokrat Jabar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES