Hetifah Tekankan Pentingnya PJP untuk Jawab Kebutuhan Revolusi Industri 4.0

TIMESINDONESIA, BONTANG – Komisi X DPR RI melalui Wakil ketua Komisi, Hetifah Sjaifudian menyambut baik digelarnya Rapat Dengar Pendapat Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 (PJP) pada Kamis (4/2/2021) terkait sektor penelitian teknologi, kebutuhan industri strategis, serta link and match pendidikan dengan dunia kerja. 

Tingginya tingkat pengangguran lulusan Perguruan Tinggi dan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Pendidikan Indonesia yang belum maksimal dalam menelurkan tenaga kerja yang dibutuhkan industri dinilai menjadi salah satu sebab. 

Hetifah Sjaifudian sampaikan urgensi PJP untuk menjawab kebutuhan Revolusi Industri 4.0 agar dapat berkompetisi di pasar global.

"Revolusi Industri 4.0 akan mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya teknologi. Oleh karena itu, PJP perlu mengakomodir kebutuhan SDM yang mampu menjawab tantangan Revolusi industri 4.0 dan mampu bersaing di pasar global," ujarnya Jumat, 5/2/2021.

Lebih lanjut, politisi Golkar tersebut ingatkan pentingnya bagi sektor pendidikan untuk menjembatani ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). 

"Kebutuhan DUDI dan ketersediaan tenaga kerja berbeda setiap daerah. Di Bali, kebutuhan SDM pariwisata tinggi sedangkan di Jawa Barat yang menonjol adalah kebutuhan ahli teknologi rekayasa. Karenanya, link and match antara pendidikan dan industri juga harus ditingkatkan," ungkapnya.

Menambahkan hal tersebut, Prof. Nizam Dirjen Dikti sampaikan tantangan dalam menyiapkan kapasitas anak didik untuk masa depan. 

"Selain menjawab persebaran kebutuhan industri tiap daerah, tantangan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana menyiapkan kompetensi yang pekerjaannya belum ada saat ini namun akan sangat bermanfaat untuk dunia akan datang. Misal kebutuhan soft skill seperti kemampuan bernalar dan kreativitas." pungkasnya.

Untuk diketahui rapat yang dipimpin Hetifah Sjaifudian itu diadakan secara virtual. Dihadiri Dirjen terkait di kementerian tenaga kerja, Kemendag, PPN/Bappenas, Kemenristek dan Kemendikbud pusat. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement